Bupati: Reforma Agraria untuk Kemakmuran Rakyat

oleh -

Wartawan Usep Mulyana

Tanah merupakan salah satu aset yang harus dikelola secara aman tanpa persengketaan yang dapat menimbulkan konflik pertanahan. Reforma Agraria yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pertanahan harus dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat.

banner 970x90

Demikian disampaikan Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Sukabumi bertempat di Hotel Pangrango, Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Jumat (30/8/2019).

Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) dan Kantor Pertanahan (Kantah)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi itu, bupati mengatakan, tujuan dari reforma atau reformasi agraria adalah untuk penataan terstruktur atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“Dalam pelaksanaannya, reforma agraria harus berkeadilan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Marwan.

Begitu juga di Kabupaten Sukabumi, apa yang menjadi tujuan dan pelaksanaan reforma agraria dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat setempat.  Untuk mengatur pelaksanaannya,  pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Perpres tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 590/kep 740-dptr/2018 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan ketentuan tersebut, gugus tugas reforma agraria diketuai oleh Bupati Sukabumi dengan anggota para pimpinan perangkat daerah, camat, dan para kepala desa yang dibantu oleh oleh tim pelaksana gugus tugas reforma agraria.  

“Saya selaku ketua tim gugus tugas reforma agraria mengajak semua pihak yang terlibat dalam tim ini untuk melaksanakan dan menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur bupati.

Di tempat pembukaan tampak hadir Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri; Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi, Hj. Teti Twofri Saptiati; Kepala Kantah/BPN Kabupaten Sukabumi, Achdiar P. Asmara; dan sejumlah kepala perangkat daerah. Dalam penjelasannya, Achdiar mengatakan, program Reforma Agraria sudah memasuki tahun ke-3.

“Sebagai pelaksana dan bagian dari gugus tugas, kami berupaya untuk  menata kembali struktur pertanahan agar lebih berkeadilan disertai perluasan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Sukabumi,” ujar dia.

Pada acara itu dilakukan penyerahan sertifikat dari Pemkab Sukabumi kepada pemilik lahan di wilayah Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Kalibunder. (*)

Print Friendly, PDF & Email