Kekosongan Jabatan di Wilayah Segera Diselesaikan

oleh -
Asisten Sekda Kota Sukabumi Bidang Pemerintahan dan Hukum, Andri Setiawan (kanan) menerima laporan dari pegawai yang akan memasuki masa pensiun yakni Sekretaris Lurah Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Suherman.

Kekosongan jabatan di wilayah yakni di kantor kelurahan dan kantor kecamatan akan segera diselesaikan oleh Pemkot Sukabumi. Sampai sekarang terdapat 28 jabatan yang kosong yang menyebar di beberapa kelurahan dan kecamatan. Pengisian jabatan-jabatan tersebut masih menunggu instruksi dan eksekusi dari Wali Kota Sukabumi.

“Kekosongan jabatan di wilayah sudah diketahui oleh kepala daerah. Kami tinggal menunggu eksekusi dari pimpinan untuk menyikapi kekosongan jabatan tersebut,”  kata Asisten Sekda Kota Sukabumi Bidang Pemerintahan dan Hukum (Asda 1, Asdatu), Andri Setiawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/9/2019).

banner 970x90

Salah satu penyebab terjadinya kekosongan jabatan, ujar Andri, karena kelangkaan SDM di lingkungan Pemkot Sukabumi. Sudah 10 tahun terakhir ini, Pemkot Sukabumi tidak diberi alokasi penambahan pegawai melalui pengangkatan PNS.

Data jabatan-jabatan yang kosong itu telah sampai ke Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat). Setiap bulan selalu saja ada PNS yang memasuki purnatugas, termasuk di wilayah. Semua data pegawai yang pensiun langsung masuk ke Baperjakat dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM) untuk disiapkan para personel penggantinya.  

“Sambil menunggu pelantikan dan rotasi pejabat di wilayah, pelayanan harus tetap berjalan. Ada beberapa pejabat yang harus merangkap jabatan untuk menjaga pelayanan publik tetap terselenggara,” ujar Andri.

Sebagai Asdatu, Andri terus melaporkan perkembangan di wilayah kepada wali kota, termasuk kekurangan SDM untuk ditindaklanjuti oleh BKPSDM dan Baperjakat. Kekosongan jabatan ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama karena berpengaruh terhadap mutu pelayanan.

Pelayanan di kantor kelurahan dan kantor kecamatan tidak boleh terganggu, terang Andri, karena merupakan ujung tombak pelayanan. Program-program dari pusat dan Pemkot Sukabumi seperti Dana Kelurahan dan P2RW harus tetap berjalan dengan ditunjang oleh personel seusai dengan SOP dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

“Terkait program Dana Kelurahan, penyerapan anggaran dan kegiatannya berjalan lancar dan tidak tumpang tindih dengan P2RW. Semua kelurahan dapat menyerap anggaran dari kedua program tersebut dengan baik,” ujar Andri. (*)

Print Friendly, PDF & Email