Aktivis 98 Usulkan Rekonsiliasi Tanpa Aksi Radikalisme

oleh -
Para aktivis 98 memfasilitasi deklarasi gerakan nasional membela kewibawaan Presiden RI dan kedaulatan NKRI dalam Forum Diskusi Pergerakan Indonesia di Garut.

Wartawan M. Ridwan

Sejumlah aktivis 98 yang tergabung di dalam Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 mengusulkan dilakukannya rekonsiliasi nasional di antara semua anak bangsa yang sempat terpecah selama Pemilu 2019. Menurut para aktivis tersebut, rekonsiliasi harus terjadi tanpa aksi intoleransi dan radikalisme.

banner 970x90

Sikap para aktivis 98 itu dilontarkan dalam forum diskusi yang digelar di Hotel Bintang Radante, Jalan Raya Samarang Garut, Kamis (29/8/2019). Pada diskusi tersebut, para aktivis juga mendeklarasikan Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI sebagai tekad dan komitmen dalam mendukung rekonsiliasi nasional.

Pada diskusi itu tampil sebagai tiga narasumber utama. Pertama DR. KH. Asep Ahmad Hidayat M.Si. yang sehari-hari mengajar di  program Pasca Sarjana UIN Bandung dan menjabat  Wapres Serikat Islam Indonesia serta pimpinan Ponpes Jawiyah Darrusufi Cibunar,  Garut.

Narasumber kedua dan ketiga Ir. Dony Mulyana Kurnia (Ketua DPP Barisan Islam Moderat – BIMA) dan Rahmat Kurnia (tokoh aktivis Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 Garut). Moderator pada diskusi tersebut adalah Abdul Salam Nur Ahmad (Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98).

Dalam ceramahnya, Dony mengatakan, merupakan hal yang wajar pada  pemilu terjadi perbedaan dukungan dan sikap politik seperti terjadi pada Pilpres 2019. Namun ketika pemilu selesai, semua anak bangsa harus melupakan perbedaan-perbedaan yang terjadi dan melakukan rekonsiliasi.

“Setelah pemilu selesai Bapak Jokowi memulai langkah rekonsiliasi nasional yang diawali pertemuan dengan Bapak Prabowo. Pertemuan ini penting untuk merajut kembali kebersamaan dan  persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo. Sekat-sekat dan polarisasi akar rumput harus dihentikan, semuanya harus  dipersatukan kembali guna menyongsong masa depan Indonesia maju dan unggul,” kata Dony.

Salah satu tujuan rekonsiliasi, ujar dia, adalah untuk  membangun persatuan Indonesia dan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya aksi intoleransi. Rekonsiliasi, kata Dony, harus berangkat dari sikap saling menghargai dan menghormati di antara sesama anak bangsa.

“Dengan persatuan nasional, Bapak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul dan Indonesia maju,” ujar Dony.  

Perkembangan situasi akibat semakin pesatnya kemajuan tehnologi informasi diwarnai banyak kasus penghinaan atau bully kepada para tokoh, termasuk Presiden RI. Padahal, menghina presiden sama dengan menghina seluruh bangsa Indonesia karena presiden merupakan salah satu simbol negara. Dalam rangka rekonsiliasi, penghinaan terhadap presiden harus dihentikan.

Di akhir acara, Asep Ahmad Hidayat membacakan sikap peserta Forum Diskusi Pergerakan Indonesia dalam rangka Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI. Dalam deklarasinya, para peserta diskusi menyatakan, gerakan tersebut digulirkan sebagai tekad dan komitmen dalam mendukung rekonsiliasi nasional dan persatuan Indonesia tanpa aksi intoleransi dan aksi radikalisme. (*)

Print Friendly, PDF & Email