KPU Ajukan Penambahan Anggaran Pilbup 2020

oleh -
Rapat sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Wartawan AEP SAEPUDIN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi mengajukan penambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi (Pilbup) atau Pilkada tahun 2020. Dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, indeks biaya Pilkada di Kabupaten Sukabumi termasuk yang paling rendah.

“Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada pada 2020 belum cukup.  Sebab dari 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat, indeks biaya di Kabupaten Sukabumi paling rendah,” kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman di sela sosialisasi tahapan  Pilbup tahun 2020 bertempat di Hotel Agusta, Cikukulu, Cicantayan, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani KPU dan Pemkab Sukabumi, besaran biaya yang telah disepakati sebesar Rp73,9 miliar. Jika besaran biaya ini dibagi jumlah pemilih di Kabupaten Sukabumi yakni 1.802.611, muncullah indeks biaya Rp40.996 atau dibulatkan menjadi Rp41 ribu untuk satu orang pemilih.

Ferry Gustaman

“Di daerah lain jauh lebih besar, Cianjur misalnya indeks biaya per pemilihnya mencapai Rp44 ribu. Sementara di Kabupaten Pangandaran, indeksnya merupakan yang tertinggi yakni sebesar Rp88 ribu untuk tiap pemilih,” ujar Ferry.

Dengan indeks sebesar itu, lanjut dia, KPU Sukabumi tidak dapat menutup seluruh biaya operasional, belanja barang, maupun honor petugas Pilbup 2020. Karena itu pihaknya telah mengajukan surat permintaan tambahan biaya, khususnya untuk honor petugas penyelenggara. Sampai sekarang, pengajuan dari KPU tersebut belum mendapat jawaban dari Pemkab Sukabumi.  

“Dalam urusan belanja petugas terdapat ketimpangan yang cukup besar antara honor petugas pengawas dengan petugas kami. Kalau pengajuan tembahan biaya tidak dikabulkan, ketimpangan tersebut tetap terjadi,” ujar Ferry.

Perbedaan honor petugas Bawaslu tingkat kecamatan dengan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mencapai Rp400 ribu perorang, honor Bawaslu lebih besar. Begitu juga pengawas di tingkat desa mendapat honorarium yang lebih besar dibandingkan honor petugas Panitia Pemungutan Susra (PPS) di tingkat desa.

“Artinya, tugasnya kita sama-sama sebagai penyelenggara, tetapi ada ketimpangan dalam hal honor. Kami usulkan besaran honor antara organ KPU dengan Bawaslu dibuat sama,” tutur dia. (*)

Print Friendly, PDF & Email