Wali Kota Hadiri Rapur Pembahasan Raperda Perangkat Daerah dan Raperda CSR

oleh -
Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Kamal Suherman (kiri) menyerahkan draft Raperda tentang CSR kepada Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi bersama Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami  mengikuti rapat paripurna (rapur) DPRD Kota Sukabumi dengan agenda pembahasan dua raperda, Selasa (28/7/2020) malam. Rapur dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Kamal Suherman.

banner 970x90

Pada rapur itu, Komisi II DPRD Kota Sukabumi menyampaikan penjelasan Raperda tentang Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau CSR (Corporate Social Responsibility). Raperda TJSLP merupakan raperda inisiatif atau prakarsa dari DPRD Kota Sukabumi.

Agenda lainnya penyampaian penjelasan Wali Kota Sukabumi terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan raperda yang diajukannya, kata wali kota, sebagai bagian dari pelaksanaan program pembentukan perda tahun anggaran 2020.

Hal itu tertuang di dalam Keputusan DPRD Kota Sukabumi Nomor 14 tahun 2019 tentang Program Pembentukan Perda Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020.

Pembentukan perangkat daerah, kata Fahmi, asalnya diatur dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adanya perubahan ketentuan yakni dengan terbitnya PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 serta hasil evaluasi kelembagaan, peraturan di daerah harus menyesuaikan diri.

“Dengan demikian Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali. Hal yang penting dari perubahan ini adalah semangat pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan rumpun pada perangkat daerah,” tutur Fahmi.

Penyusunan Raperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah juga sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan, Pengendalian, dan Penataan Perangkat Daerah.

Raperda ini mengatur penyempurnaan perangkat daerah menyangkut nomenklatur dan jumlah perangkat daerah di Kota Sukabumi.

“Dengan penyempurnaan ini ke depan perangkat daerah mengalami perubahan yakni memaksimalkan tugas dan fungsi secara lebih tepat dan meningkatkan kinerja pegawai. Semoga raperda yang akan dibahas akan ditetapkan menjadi perda definitif,” kata wali kota. (*)

Print Friendly, PDF & Email