Ketua DPRD Khawatir Biaya Pilkada Mengganggu Pembangunan

oleh -
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara

Wartawan AEP SAEPUDIN

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara menyatakan, dirinya merasa khawatir biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat mengganggu kegiatan pembangunan di daerah. Harapannya, Pilkada dapat berjalan dengan mulus tanpa menimbulkan efek pada kegiatan pembangunan fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Biaya Pilkada ini sangat besar, anggaranya sekitar 100 miliar untuk KPU dan Bawaslu. Jadi saya khawatir ada efek pada pembangunan tahun 2020. Karena itu, kami sangat hati-hati membahas APBD tahun anggaran 2020,” kata Yudha seusai mengikuti rapat anggaran di Pendopo Sukabumi, Rabu (27/11/2019) sore.

Pada rapat yang diikuti Badan Anggaran (Ban-gar) DPRD Kabupaten Sukabumi, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dipimpin Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri, dan para kepala perangkat daerah, Yudha  menekankan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan APBD 2020.

Bagaimanapun, kata dia, Pilkada 2020 harus dilaksanakan sesuai aturan, di sisi lain kepentingan rakyat terkait pembangunan tidak boleh diabaikan. Dia telah menyampaikan rincian anggaran untuk tiap perangkat daerah kepada Ketua TAPD Kabupaten Sukabumi.

“Rincian anggaran tiap perangkat daerah ini berdasarkan rapat komisi-komisi dengan semua mitra kerjanya. Hasilnya telah diterima oleh Badan Anggaran. Selanjutnya saya selaku Ketua Ban-gar menyampaikan pengajuan anggaran tersebut kepada TAPD,” jelas politisi yang sehar-hari menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi tersebut.

Sepengetahuannya, tidak ada pengajuan anggaran yang terlalu besar dari perangkat daerah. Hanya ada beberapa dinas yang mengajukan permintaan penambahan anggaran. Nanti akan dibahas lebih jauh ketersediaan anggaran untuk memenuhi harapan dan keinginan perangkat daerah.

“Di sinilah kami perlu berhati-hati dalam pembahasan anggaran, terlebih dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada 2020,” ujarnya.

Hal lain yang disinggung Yudha terkait beberapa pengajuan yang tidak diakomodir oleh APBD 2019. Sebaiknya, pengajuan-pengajuan anggaran tersebut dapat diakomodir pada APBD tahun anggaran 2020. Usulan itu telah dibahas pada rapat tersebut dan sekarang bolanya berada di pemda yang diwakili TAPD.  

“Hasil rapat tadi akan dibahas kembali pada rapat internal TAPD. Finalnya, hari Jumat akan diambil keputusan pada rapat paripurna,” tutur Yudha. (*)

Print Friendly, PDF & Email