Realisasi Janji Kampanye Penataan Alun-alun Ditunda

oleh -
Kawasan Alun-alun akan ditata menjadi kawasan terintegrasi dengan Lapang Merdeka.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Salah satu janji kampanye Wali Kota-Wakil Wali Kota Sukabumi yakni penataan kawasan Alun-alun tidak bisa dipenuhi tahun ini. Soalnya program penataan kawasan Alun-alun yang terintegrasi dengan sumber dana dari Pemprov Jabar mengalami gagal lelang sehingga kegiatannya tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019.

“Pembangunan kawasan Alun-alun merupakan realisasi janji kampanye kepala daerah  untuk bisa menyediakan tempat yang representatif sebagai destinasi wisata yang murah untuk masyarakat Kota Sukabumi. Tahun ini gagal lelang, tahun 2020 diajukan kembali,” kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Sony Hermanto di ruang kerjanya, Senin (28/10/2019).

Sejak awal, ujar Sony, DLH selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam penataan Alun-alun sangat bersemangat untuk mewujudkan janji kampanye tersebut. Karena dengan menata kawasan Alun-alun, Pemkot Sukabumi bisa menciptakan wilayah perkotaan menjadi magnet yang memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata alam di tengah kota.

Sekretaris DLH Kota Sukabumi, Sony Hermanto. 

“Di media sosial saya sering membaca banyak warga Kota Sukabumi berbondong-bondong naik kereta ke Cianjur untuk menikmati Alun-alun di daerah tersebut. Hal itu terjadi karena kita belum bisa menyediakan tempat wisata di tengah kota. Tahun depan kita harus bisa mewujudkan penataan Alun-alun,” tutur Sony.

Salah satu penyebab gagalnya lelang proyek penataan kawasan Alun-alun, ujar dia, adalah waktu yang terlalu mepet. Selain itu, DED yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jabar pada 1 Juli baru diterima oleh DLH. Padahal pengajuan tender harus sesuai dengan DED yang di dalamnya tercakup RAB. Teorinya DED dulu, baru lelang.

“Karena terkendala waktu yang tidak mungkin dipaksakan untuk pengajuan tender dan kegiatan pembangunan, kami batalkan saja proyek tersebut. Pekerjaan yang dikerjakan tergesa-gesa tentu hasilnya tidak akan maksimal,” kata dia.

Untuk mengerjakan proyek penataan kawasan Alun-alun Kota Sukabumi, ujar Sony, dibutuhkan waktu setidaknya enam bulan. Dalam pelaksanaannya, DLH harus bersinergi dengan Dinas Perhungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPUPRKPP) Kota Sukabumi.

Dua SKPD tersebut menjadi bagian dalam proyek penataan kawasan terintegrasi yaitu Dishub bertanggung jawab untuk penataan jalur pedestrian di sekitar Lapang Merdeka hingga taman Alun-alun, sedangkan DPUPRKPP kebagian proyek penataan infrastruktur di Lapang Merdeka.

“Kami akan coba menyajikan wajah Alun-alun yang berbeda dari kota dan kabupaten lain. Dalam konsep yang kami kembangkan, Masjid Agung akan menjadi kawasan open space,” jelas dia. 

Pengajuan kembali angggaran ke provinsi pada 2020  dapat terlaksana berkat kerja sama wali kota dengan gubernur serta dukungan secara administrasi dari Bappeda, BPKD, dan dinas teknis lainnya. Besarnya anggaran yang diajukan untuk pembangunan kawasan terintegrasi tersebut mencapai Rp22 miliar. (*)

Print Friendly, PDF & Email