Komisi III Soroti Deviasi Target Penyerapan Anggaran

oleh -
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anang Janur (kanan) saat diwawancara oleh wartawan senior Bintang Suara Keadilan.

Wartawan AEP SAEPUDIN

Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti deviasi antara target  dengan realisasi penyerapan belanja langsung pengadaan barang dan jasa pada APBD 2019 sampai dengan triwulan III yang mencapai hampir 20 persen. Dari target sebesar 84,80 persen APBD, kenyataannya tingkat penyerapan sampai dengan triwulan III baru mencapai 64,82 persen.   

“Kami menyoroti, kondisi ini harus menjadi perhatian kepala daerah dan para kepala perangkat daerah agar tidak menjadi permasalahan di kemudian jari,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anang Janur seusai mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Sekretariat DPC PDI Perjuangan, Senin (28/10/2019).

Sebagai ketua dari komisi yang membidangi keuangan daerah dan perekonomian, ujar Anang, Komisi III akan terus mendorong pemda untuk meningkatkan penyerapan APBD dan mempersempit deviasi antara target dan realisasi penyerapan. Hal itu akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Komisi III dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD.

“Hari ini serapan anggaran di Kabupaten Sukabumi memang masih sangat rendah.  Seharusnya perangkat daerah yang masih rendah tingkat penyerapan anggarannya diberi sanksi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Pemberian sanksi ini telah menjadi kesepakatan antara Komsisi III dan TAPD,” ujar Anang.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kata politisi PDI Perjuangan tersebut, agar lebih cermat lagi dalam menggunakan dan mengelola anggaran agar tingkat serapannya sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua pihak, terutama TAPD yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Sukabumi agar terus mendorong pencapaian target penyerapan anggaran.

“Keadaan sudah mendesak, sudahlah jangan terlalu banyak pertimbangan. TAPD  segera menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang lambat dalam penyerapan anggaran,” tandas Anang.

Bentuk sanksi yang dapat diberlakukan bisa berupa pengurangan anggaran pada tahun selanjutnya. Di sisi lain Anang memaklumi adanya kendala dalam penyerapan anggaran tahun 2019 yaitu sebagai dampak dari Pemilu 2019. Tapi seharusnya hal itu dapat diantisipasi sejak awal oleh TAPD dan perangkat daerah.

“Kami mengharapkan ke depannya tingkat penyerapan APBD di Kabupaten Sukabumi bisa lebih baik dan meningkat sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penyerapan APBD,” pungkas Anang. (*)

Berita terkait….

Tim Capetang Percepat Penyerapan APBD

Print Friendly, PDF & Email