Aset Pemda Beralih Tangan, Mantan Wabup Kecewa Berat

oleh -
Ketua Forum Penyelamat Aset Pemda Kabupaten Sukabumi, H. Ucok Haris Maulana Yusuf menggelar dialog yang membahas penyerobotan lahan yang telah dibebaskan oleh Pemkab Sukabumi untuk perkantoran pemda.

Wartawan M. Ridwan

Banyaknya aset Pemkab Sukabumi yang diduga jatuh ke tangan pihak ketiga membuat kecewa berat mantan wakil bupati (wabup) Sukabumi, H. Ucok Haris Maulana Yusuf. Berangkat dari kekecewaannya itu, Ucok yang kini mengetuai Forum Penyelamat Aset Pemda Kabupaten Sukabumi mempersoalkan aset-aset pemda yang telah menjadi milik perseorangan.

banner 970x90

“Saya harus angkat bicara tentang hal ini karena dulu saya ikut memperjuangkan lahan-lahan tersebut untuk keperluan pengembangan ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, kata Ucok di hadapan sejumlah wartawan, Selasa (27/8/2019).

Sebagian besar lahan yang beralih tangan itu berada di kawasan Palabuhanratu dan sekitarnya. Sebagai wabup periode 1999-2004, Ucok memang ikut mengurus perolehan tanah untuk perkantoran Pemkab Sukabumi. Sekarang tiba-tiba tanah yang dulu diperjuangkannya sudah menjadi milik perseorangan.

“Saya sangat miris dan kecewa, aset pemda yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Palabuhanratu jatuh ke tangan orang lain. Dulu saya memperjuangkan tanah tersebut dengan susah payah. Setelah tanah menjadi milik pemda, orang-orang berebut menguasainya. Benar-benar mengecewakan,” ungkap dia.

Seiring dengan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu, lanjut Ucok, Pemkab Sukabumi mendapatkan tanah dari PTPN VIII Pasirbadak dan PT Anugrah Jaya Agung dengan penglepasan hak tanah yang pengurusannya dibiayai oleh uang rakyat melalui APBD.

“Sebagian tanah tersebut telah disertifikatkan oleh orang-orang yang katanya sebagai pemilik sah. Ketika pemda membutuhkan tanah tersebut, pemda harus membelinya,” jelas dia.

Tanah yang seharusnya murni untuk perkantoran pemda itu, di atasnya telah berdiri berbagai bangunan permanen seperti rumah, tempat usaha, dan sekolah. Dari mana  orang-orang itu memiliki hak mendirikan bangunan di atas lahan milik pemda?

“Karena tidak ada jawaban yang memuaskan, kami akan melayangkan surat kepada Presiden, Mentri BUMN, dan kejaksaan terkait persoalan penyerobotan tanah ini,” tutur dia. (*)

Print Friendly, PDF & Email