Pemdes Digital Cijengkol Targetkan Tahun Depan Bebas RTLH

oleh -
Salah satu rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan dari Gubernur Jawa Barat untuk direnovasi agar menjadi rumah layak huni.

Wartawan Nanang Setiana

Pemerintah Desa (Pemdes) Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi mentargetkan tahun 2020 tidak ada lagi RTLH (rumah tidak layak huni) di desa yang sering disebut desa digital tersebut. Guna mewujudkan target itu, sejak beberapa tahun yang lalu, Pemdes Digital Cijengkol terus mencari sumber dana untuk merenovasi seluruh rumah yang masuk kategori RTLH. 

“Kami akan berupaya dengan segala daya, pikiran, dan tenaga untuk memperjuangkan bantuan dari pusat, provinsi, dan Pemkab Sukabumi agar dapat memperbaiki semua RTLH yang ada di desa kami. Kami targetkan tahun depan tidak ada lagi RTLH di Desa Digital Cijengkol,” kata Kepala Desa Cijengkol, Haer Suhermansyah kepada wartawan, Minggu (27/10/2019).

Tahun ini, Desa Digital Cijengkol mendapat alokasi bantuan gubernur (bangub) untuk renovasi RTLH dari Pemprov Jawa Barat untuk 40 orang. Kondisi 40 rumah yang mendapatkan bangub untuk direhabilitasi itu sangat memprihatinkan. Sebagian besar dari rumah-rumah tersebut kondisinya hampir rubuh.

“Kalau tidak segera diperbaiki, rumah-rumah yang menerima bantuna kemungkinan runtuh dan membahayakan penghuninya,” ujar Haer.

Dengan adanya bangub tersebut, sampai dengan akhir tahun 2019, Desa Cijengkol dapat mengurangi jumlah RTLH sebanyak 40 unit. Lokasi 40 RTLH yang mendapat bantuan tersebar di 11 RW. Para pemilik rumah tersebut, ujar dia, sudah lama merindukan datangnya bantuan untuk merenovasi rumahnya hingga menjadi bagus dan kokoh. 

“Tahun depan, kami akan berupaya dengan sekuat tenaga agar mendapatkan bantuan untuk renovasi RTLH dari berbagai sumber guna mewujudkan target 2020 yakni semua rumah menjadi layak huni,” tutur Haer.

Besarnya bangub untuk tiap pemilik RTLH sebesar Rp17,5 juta yang ditransfer ke rekening penerima manfaat di Bank BJB. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian material bangunan sebesar Rp16,5 juta, upah tukang bangunan Rp700 ribu, dan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar Rp300 ribu.

Warga bergotong royong untuk meringankan beban pemilik RTLH yang sedang membangun rumahnya.   

Haer mengakui, bantuan sebesar Rp17,5 juta masih kurang untuk menyelesaikan rehab RTLH. Karena itu perlu adanya swadaya dan gotong royong dari masyarakat untuk menyelesaikan renovasi RTLH tersebut. Pihaknya, kata Haer, hanya mengawal dan menjamin kegiatan pembangunan RTLH berjalan dengan lancar. 

“Mudah-mudahan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang menerima bantuan,” ujar Haer. (*)

Print Friendly, PDF & Email