Gagal Lelang Penyebab Rendahnya Penyerapan APBD

oleh -
Yayan Hidayat

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Salah satu penyebab rendahnya tingkat penyerapan APBD tahun anggaran 2019 adalah gagal lelang. Gara-gara banyak gagal lelang pada proyek-proyek APBD 2019, tingkat penyerapan anggaran untuk belanja modal hingga memasuki akhir bulan Oktober 2019 hanya 13,99 persen. Pemerintah daerah tidak bisa mencairkan dana untuk proyek yang statusnya gagal lelang.

“Tingkat penyerapan sampai dengan awal triwulan IV tahun 2019 sangat rendah. Beberapa perangkat daerah menghadapi kendala dalam proses penyerapan anggaran yang telah disediakan oleh APBD,” kata Sekretaris BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Sukabumi, Yayat Hidayat ketika dihubungi wartawan, Minggu (27/10/2019).

Kondisi yang sama juga terjadi pada dana bantuan Pemprov (Banprov) Jabar dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Salah satu proyek dari DAK yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang adalah pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk.

“Kami sebagai penyalur dana untuk SKPD akan mengurus pencairan ke provinsi atau pusat jika proses lelang telah dapat diselesaikan sesuai prosedur. Misalnya untuk dana Banprov yang telah selesai lelangnya, kami akan mengurus pencairannya ke provinsi,” ujar Yayat.

Begitu juga halnya dengan DAK. Sebelum proses pencairan, perangkat daerah harus menyampaikan laporan dahulu terkait lelang sebelum pengurusan pencairan dananya. Kalau terjadi gagal dalam pelelangan atau terjadi kendala teknis, kami tidak dapat mengurus pencairannya ke pusat. Akibatnya status proyek tersebut tidak terserap anggarannya. 

Tingkat penyerapan anggaran sebesar 13,99 persen itu, kata Yayat, belum termasuk belanja modal pengadaan tanah untuk pusat pemerintahan di Kecamatan Cibeureum yang dianggarkan sebesar Rp11,3 miliar. Tentu saja, kata dia, kalau anggaran untuk pembelian tanah dimasukkan ke dalam dana yang telah dibelanjakan, tingkat penyerapan anggaran bisa lebih tinggi.

Belanja modal, lanjut dia, sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat banyak. Apabila tingkat penyerapannya rendah, masyarakat tidak bisa menikmati hasil kegiatan dari belanja modal tersebut. Selain pembangunan fisik, masuk ke dalam belanja modal antara lain pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan untuk puskesmas. (*)

Print Friendly, PDF & Email