Kenaikan Retribusi Pengujian Kendaraan Berbanding Lurus dengan Pelayanan

oleh -
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Lukman Sudrajat.

Wartawan Aep Saepudin (Kowasi)

Kenaikan tarif pengujian kendaraam bermotor (PKB) berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tarif PKB dinaikkan, kian bertambah pula fasilitas pelayanan untuk memuaskan para pemilik kendaraan bermotor yang melakukan uji tersebut.

banner 720x90

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Lukman Sudajat kepada wartawan, Jumat (26/6/2020). Menurut Lukman, peningkatan pelayanan dalam proses PKB sejalan dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Jadi peningkatan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor akan berbanding lurus dengan pelayanan yang akan kami berikan,” ujar Lukman.

Saat ini Dishub Kabupaten Sukabumi sedang terlibat dalam pembahasan Raperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Sukabumi bersama DPRD setempat. Pembahasan raperda tersebut baru saja melewati tahap jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Pada Kamis (25/6/2020), Lukman bertemu dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan bersama para anggota di aula Gedung Pendopo Sukabumi. Dalam pertemuan itu dilakukan pembahasan dan penggodokan terhadap raperda tersebut.  

Raperda yang dibahas merupakan revisi dari Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi PKB. Menurut Lukman, revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi dari pusat. 

banner 720x90

Salah satu bentuk pelayanan yang akan diberikan adalah pemberian buku uji yang semula manual menjadi kartu uji berbentuk smart card. Di dalam buku pintar tersebut termuat data kendaran yang terintegrasi dari satu sistem ke sistem lainnya.

“Nantinya sistem uji dilakukan secara online yang terkoneksi dengan jaringan internet Kementerian Perhubungan. Pemberlakuan sistem online ini bertujuan untuk meminimalisir pemalsuan sehingga lebih dokumen lebih aman,” jelas Lukman.

Selain itu Dishub Kabupaten Sukabumi akan terus meningkatkan mutu sumber daya aparatur tim penguji PKB agar kompetensi mereka lebih dapat diandalkan.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan menyampaikan, sampai sekarang belum ditentukan tarif retribusi untuk PKB karena pembentukan raperdanya masih dalam proses pembahasan.

“Kami tegaskan, pembahasannya belum rampung. Jadi kami belum bisa berbicara tentang besaran tarif retribusi PKB,” tutur Deni. (*)

Print Friendly, PDF & Email