Pantau Sistem Zonasi, Wali Kota Kunjungi SMPN 2

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi berdialog dengan panitia PPDB di SMPN 2 Kota Sukabumi terkait penerapan sistem zonasi secara penuh.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Guna memastikan kelancaran  penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi mengunjungi beberapa sekolah, salah satunya SMPN 2 di Jalan Ir. H. Juanda Kota Sukabumi, Kamis (27/6/2019). Wali kota ingin melihat kondisi dan proses PPDB serta hambatan yang dialami para orang tua dalam mendaftarkan anaknya.

banner 970x90

“Saya ini ingin melihat langsung proses PPDB. Alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali dan tidak ada permasalahan yang krusial,” kata Fahmi ketika ditemui di SPMN 2.

Pendaftaran siswa baru tingkat SMP di Kota Sukabumi berlangsung sampai tanggal 29 Juni 2019. Sebelumnya, sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah menuai pro kontra di tengah masyarakat. Wali kota tidak ingin, PPDB di Kota Sukabumi mengalami permasalahan yang dapat menghambat pendidikan anak-anak.

“Sistem zonasi baru tahun ini diberlakukan secara penuh.  Rencananya sistem ini akan dievaluasi agar menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia.

Menurutnya, melalui sistem zonasi dalam PPDB, pemerintah akan menghilangkan klasifikasi sekolah unggulan atau sekolah favorit dan sekolah bukan unggulan.  Semangat sistem zonasi, kata Fahmi, adalah untuk menjadikan semua sekolah sebagai sekolah unggulan.

“Kami mengharapkan  proses PPDB tahun ini bisa lebih baik dan transparan serta dapat menampung aspirasi orang tua siswa,” tutur Fahmi.

Sementara itu salah satu orang tua siswa, Ade S,  warga Kelurahan Dayeuhluhur,  Kecamatan Warudoyong mengatakan,  PPDB dengan sistem zonasi harus disertai kesiapan pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan. Untuk PPDB tingkat SMA di Kota Sukabumi, pemerintah sulit menerapkan sistem zonasi karena tidak semua kecamatan memiliki SMA.

“Di Kecamatan Warudoyong, misalnya,  belum ada SMA negeri. Kami menjadi bingung harus mendaftarkan anak ke sekolah negeri yang mana,” ujar Ade.

Semestinya, lanjut dia, pemerintah harus menyediakan SMA negeri di tujuh kecamatan yang ada di Kota Sukabumi kalau sistem zonasi dalam PPDB tetap dipertahankan. (*)

Print Friendly, PDF & Email