Bupati Sampaikan Penjelasan Raperda Pelaksanaan APBD 2018

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami menyampaikan nota penjelasan tiga raperda di depan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.

Wartawan Usep Mulyana (KOWASI)

Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami menyampaikan nota penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di depan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (27/6/2019). Pada rapat paripurna tersebut, bupati juga menyampaikan nota penjelasan dua raperda lainnya untuk dibahas oleh DPRD Kabupaten Sukabumi.

banner 970x90

Dua raperda lain yang disampaikan nota penjelasannya adalah Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dan Raperda tentang Retribusi Penggunaan Laboratorium Lingkungan. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, HM. Agus Mulyadi yang didampingi dua wakil ketua H. Yusuf Maulana dan Mansurudin.

Pada rapat itu bupati mengatakan, menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang terepresentasikan oleh seluruh anggota DPRD. 

“Kegiatan terpenting dari pelaksanaan APBD adalah  meningkatkan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia,” kata bupati.

Selain itu, ujar bupati, Pemkab Sukabumi melaksanakan berbagai upaya konstruktif untuk menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain pemantapan dari berbagai aplikasi sistem informasi menyangkut manajemen pendapatan daerah, manajemen keuangan daerah, dan manajemen barang milik daerah.

“Kami juga menggelar sosialisasi serta pembinaan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah,” tambah bupati.

Selanjutnya terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, bupati menyampaikan bahwa persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1).

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyusun Raperda tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” ujar bupati.

Raperda ini juga merupakan bukti keseriusan pemda dalam melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai strategi yang diintegrasikan  ke dalam perencanaan, penyusunan program, penganggaran dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan dan pembangunan daerah. 

Selanjutnya terkait Raperda tentang Retribusi Penggunaan Laboratorium Lingkungan, bupati menyebutkan, pembentukan raperda ini  untuk memberikan arah agar pemanfaatan potensi dan sumberdaya pembangunan tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan pengujian yang berkualitas dan pelestarian lingkungan yang baik dan berkelanjutan. 

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan PAD, dan melindungi kesehatan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” kata bupati. (*)

Print Friendly, PDF & Email