Pemagaran Kantor Desa Tangkil ‘Full’ Taat Aturan

oleh -
Pekerjaan pemagaran Kantor Desa Tangkil untuk menambah keindahan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan kantor tersebut.

Wartawan Nanang Setiana

Proyek pemagaran kantor Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dengan mentaati semua aturan dan ketentuan dari pemberi dana. Karena pekerjaan dibiayai oleh bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2019, tata cara dan mekanisme pemagaran tersebut tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemkab Sukabumi.

“Kami mengerjakan proyek ini dengan memenuhi seluruh aturan yang ditentukan oleh pemberi bantuan. Tidak ada satu pun petunjuk dari pemda yang tidak kami laksanakan, semua kami penuhi,” kata Kepala Desa Tangkil, Ijang Sehabudin kepada wartawan, Sabtu (26/10/2019). 

Dua poin paling penting dalam pengerjaan proyek tersebut, ujar Ijang, adalah pemasangan papan informasi dan sistem pengerjaan secara swakelola. Dari dua poin tersebut, masyaralat bisa mengetahui rincian-rincian finansial dan target waktu dari proyek bantuan keuangan tersebut.

Papan informasi proyek di lokasi kegiatan memuat berbagai keterangan penting proyek sehingga masyarakat bisa mengetahui nama kegiatan, volume pekerjaan, sumber dana, besaran anggaran, dan lamanya pengerjaan.

“Pemasangan papan proyek merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik kepada masyarakat,” tutur Ijang.

Untuk pengerjaannya yang dilaksanakan secara swakelola, lanjut dia, itu artinya melibatkan masyarakat. Pengelolaan proyek seperti ini sangat bagus untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 

“Begitu juga dalam hal jenis dan volume pekerjaan, pelaksana melaksanakannya sesuai dengan bestek dan spek yang ditetapkan oleh pemda. Dengan demikian, kecil sekali kemungkinan terjadi penyimpangan dalam kegiatan pemagaran kantor desa di desa kami,” kata Ijang.

Proyek pemagaran kantor Desa Tangkil itu menyerap dana sebesar Rp35 juta plus PPH dan PPN. Sebelum proyek ini mulai dikerjakan, Ijang sudah mewanti-wanti pelaksana untuk mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Memang mesti seperti itu, semua kegiatan yang dananya berasal dari pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis. Keterbukaan informasi juga mutlak diperlukan untuk mencegah penyimpangan atau merupakan salah satu bentuk langkah preventif,” tutur dia. (*)

Print Friendly, PDF & Email