Prof Romli: Agus, Saut, dan Laode Syarif Harus Mundur dari KPK

oleh -
Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung Prof. DR. Romli Atmasasmita (kedua dari kiri) dalam diskusi bertema ‘Ada Apa Dengan KPK? Evaluasi Publik di Bawah Kepemimpinan Agus Cs’.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Karena tidak memiliki legalitas secara sosial, pimpinan KPK saat ini yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M. Syarif harus mundur dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ketiganya harus segera meletakkan jabatannya di lembaga anti rasuah tersebut.

banner 970x90

Hal itu disampaikan oleh  Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung Prof. DR. Romli Atmasasmita dalam diskusi bertema Ada Apa Dengan KPK? Evaluasi Publik di Bawah Kepemimpinan Agus Cs bertempat di Gado-Gado Boplo Jalan Panglima Polim, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Agus CS, kata Romli, tidak patut berada di KPK lagi.

“Sebagai pimpinan KPK sudah seharusnya mulut mereka dijaga. Ketiganya sudah bersikap dengan menyerahkan mandat kepada Presiden RI, namun saat ini masih aktif di KPK,” ujar Romli pada dikusi yang diselenggarakan oleh kelompok wartaan hukum Journalist of Law Jakarta itu.

Secara tata negara, lanjut dia, Agus Cs sudah tidak memiliki legitimasi untuk bertugas di KPK, apalagi sampai menangkap orang. Seolah-olah, jika tidak menangkap orang, KPK itu tidak hebat. Ini jelas salah kaprah. Menurut Romli,  KPK sekarang di bawah kepemimpinan Agus Cs sudah zalim.

“Saat ini Agus Cs sudah ”arogan” dan lupa diri karena memonopoli kekuasaan dari UU KPK yang belum direvisi. Oleh sebab itu dengan telah disahkannya UU KPK oleh DPR RI, terlihat mereka merasa kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka nikmati,” tambahnya.

Terjadinya gonjang-ganjing di KPK, kata Romli, di baliknya pasti ada sesuatu. Apalagi gonjang-ganjing tersebut menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi terbelah dalam bersikap.

“Kita harus belajar dari Nigeria, Ukraina, dan Korea Selatan. Di negara-negara tersebut, para mantan komisioner KPK-nya seolah-olah stateless karena dimusuhi oleh masyarakat,” tuturnya.

Sebagai tim perumus UU KPK, Romli mengingatkan, waktu itu tujuan UU KPK untuk membuat lembaga tersebut kuat dengan catatan orang yang duduk di dalamnya adalah figur-figur yang amanah, bijak, paham hukum dan seorang negarawan, bukan seperti preman atau bajingan. 

Oleh karena itu, dia sangat setuju dengan adanya revisi UU KPK karena memang sudah seharusnya ada pembaharuan agar tidak terjadi penyimpangan seperti terjadi di bawah kepemimpinan Agus Cs. (*)

Print Friendly, PDF & Email