UPK DBM Harus Bebaskan Warga dari Jeratan Rentenir

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami menggunting pita sebagai tanda peresmian Kantor UPK DBM Jembar Kecamatan Jampangkulon.

Wartawan Dicky Sopyan

Eksistensi dan peran Unit Pengelola Kegiatan Dana Begulir Masyarakat (UPK DBM) harus bisa membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir yang biasa disebut bank emok atau bank keliling. Selama ini, banyak korban yang sebagian besar dari kalangan ibu-ibu atas aksi rentenir yang mendatangi permukiman warga untuk menebarkan jeratan rentennya berupa pinjaman berbunga tinggi.

banner 720x90

Hal itu disampaikan Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami pada peresmian Gedung Kantor UPK DBM Jembar, Kecamatan Jampangkulon, di Jalan Raya Situhiang, Kelurahan/Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/2/2020). Bupati mengatakan, dirinya sudah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas bank emok dan bank keliling yang meresahkan warga.

“Pengelola dan pengurus UPK DBM Jembar di Kecamatan Jampangkulon harus dapat menjadi solusi dalam membebaskan warga dari jeratan utang bank emok,” ujar bupati.

Biasanya, lanjut bupati, pemberian pinjaman oleh bank emok dilakukan dengan sistem berkelompok. Para agen bank emok mendatangi warga dengan sasaran ibu rumah tangga untuk menawarkan produk pinjamannya.

Oleh debitur dalam satu kelompok, pembayaran pinjaman itu secara tanggung renteng. Kalau ada ibu rumah tangga tidak membayar setoran, kelompoknya yang harus mengambil alih tanggung jawab.

“Kehadiran bank emok itu tidak jarang menimbulkan perpecahan dan pertengkaran di antara anggota kelompok maupun di tengah rumah tangga mereka,” jelas dia.

Untuk menghadapi bank emok dan bank keliling, lanjut bupati, Pemkab Sukabumi akan terus melakukan penataan terhadap UPK DBM yang merupakan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri).

“Kita lakukan penataan, UPK harus bisa memberantas bank emok. Kalau masyarakat mau pinjam ke bank emok dengan bunga 11 persen perbulan bari diudag udag, seharusnya mereka merasa nyaman meminjam dana dari UPK DBM yang bunganya cuma dua persen,” kata Marwan.

Diharapkannya UPK dapat mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan masyarakat pada rentenir. Selain bunganya rendah, sistem pinjaman pada UPK DBM lebih santun karena dalam penagihannya tidak ada pemaksaan dan intimidasi.

Berbarengan dengan upaya penguatan lembaga UPK DBM, Pemkab Sukabumi juga akan mengoptimalkan program zakat, infak, dan sedekah dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Pada peresmian Kantor UPK DBM Jembar itu tampak hadir unsur Muspika Jampangkulon, Surade, Ciracap, Waluran, Cimanggu, dan Kaliunder serta para kepala desa, kepala sekolah, OKP, para ketua kelompok UKM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, usaha kecil dan menengah ( UMKM) PKK, dan tokoh masyarakat, tokoh agama.

Berbaur dengan masyarakat tampak hadir Anggota Komisi I DPRD  Kabupaten Sukabumi, H. Ujang Abdulrohim Rohmi dari Fraksi Partai Golkar. (*)  

Print Friendly, PDF & Email