Satpol PP Amankan 7 Pasangan Bukan Pasutri

oleh -
Tim gabungan Satpol PP Kota Sukabumi serta unsur TNI dan Polri menggelar operasi nonyustisi ke beberapa tempat kos dan rumah kontrakan dalam rangka penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penataan Tempat Indekos dan Rumah Kontrakan.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi mengamankan 7 pasangan bukan pasangan suami istri (pasutri) dari beberapa rumah kos yang tersebar di berbagai lokasi. Selanjutnya aparat penegak perda dan penjaga trantibum itu melakukan pembinaan kepada 7 pasangan yang tinggal di dalam satu kamar tanpa ikatan perkawinan yang sah.

banner 720x90

 “Kami melakukan pembinaan kepada mereka dan memberikan sanksi administrasi agar tidak mengulangi perbuatannya,” kata Kabid Gakda dan SDA pada Satpol PP Kota Sukabumi, Sudrajat di ruang kerjanya, Rabu (26/2/2020).

Ketujuh pasangan itu, ujar Sudrajat, diamankan pada operasi nonyustisi di beberapa tempat indekos dan rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Warudoyong dan Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Selasa (25/2/2020) malam. Pada operasi itu, Satpol PP melibatkan unsur Polres  Sukabumi Kota, Sub Den Pom Sukabumi, Kominda Kota Sukabumi, dan Penyidik PNS setempat.

“Kami menemukan bukti pelanggaran terhadap Pasal 9 Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penataan Tempat Indekos dan Rumah Kontrakan. Mereka menyalahgunakan tempat kos sebagai tempat tinggal pasangan laki-laki dan perempuan bukan pasutri,” ujar dia.

Hal itu terjadi karena longgarnya pengawasan dari pihak pengelola tempat kos.  Seharusnya  ada ketegasan dari pihak pengelola kos-kosan kepada para penghuni, minimal menanyakan surat nikah jika calon penghuninya lakai-laki dan perempuan. Menurut Sudrajat, pengurus RT setempat juga harus ikut melakukan pengawasan terhadap tempat kos. 

Para pelanggar yang terkena razia selanjutnya membuat surat pernyataan yang isinya kesanggupan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.  Artinya mereka tidak akan tinggal di dalam satu kamar, jadi sementara waktu mereka terpisah sampai melangsungkan pernikahan.

“Kami mengharapkan pemilik tempat kos dan kontrakan lebih ketat lagi dalam menerima calon penghuni kamar atau rumah yang disewakan. Jangan pernah menerima pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan,” tutur Sudrajat.  

Bagi pengelola tempat kos atau rumah kontrakan yang terus melanggar perda, sanksi berat menunggu mereka. Sanksi paling sadis adalah penutupan tempat kos dan rumah kontrakan miliknya. Sudrajat berani melakukan itu demi penegakan perda. (*)

Print Friendly, PDF & Email