Ciheulangtonggoh Salurkan Banprov untuk Peningkatan Pelayanan

oleh -
Pembangunan kantor desa di DesaCiheulangtonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang dibiayai dana banprov tahun 2019 masih dalam proses pengerjaan.

Wartawan Nanang Setiana

Desa Ciheulangtonggoh menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar atau Banprov tahun anggaran 2019 untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah desa yang terletak di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ini menyalurkan dana banprov 2019 sebesar Rp127.288.000 untuk pembangunan balai desa, tunjangan penghasilan perangkat desa, dan pembelian sarana komunikasi sebagai penunjang program Sapa Warga.

“Ketiga kegiatan itu bermuara pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kegiatan peningkatan prasarana kantor desa sampai sekarang masih dikerjakan,” kata Kepala Desa Ciheulangtonggoh, Endang Junaedi kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Rincian penggunaan banprov 2019 itu sebesar Rp97.888.000 (PPH + PPN) untuk membangun kantor desa, Rp15 juta untuk program peningkatan pelayanan fungsi pemerintah desa dalam bentuk pemberian tunjangan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa, dan sebesar  Rp11.700.000 untuk pembelian smartphone yang dibagikan kepada 8 ketua Rukun Warga (RW) dan 1 perangkat desa.

“Untuk para ketua RW dan 1 perangkat desa, kami juga memberikan pulsa senilai 50 ribu untuk enam bulan ke depan yang bersumber dari dana banprov. Jadi para penerima smartphone bisa menggunakan secara langsung perangkat komunikasi yang diterimanya,” jelas Endang.

Berbekal HP tersebut, lanjut dia, para ketua RW dan perangkat desa bisa menjalin komunikasi internal dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau informasi dapat langsung mendapat respon dari ketua RW atau perangkat desa. Hal ini sesuai dengan tujuan program Sapa Warga.

“Sasarannya komunikasi antarlembaga desa dan masyarakat menjadi lebih lancar,” tuturnya.

Mengenai pembangunan kantor desa, pelaksanaannya secara swakelola yang melibatkan masyarakat. Dengan sistem pengelolaan dana seperti itu, ujar Endang, masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (*)

Print Friendly, PDF & Email