F Hukatan Siapkan Demo Besar Memprotes Kebijakan SCG yang Abaikan Pengusaha Lokal

oleh -
Aksi anggota F Hukatan KSBSI di lokasi pabrik semen PT SCG/Semen Jawa untuk memprotes kebijakan perusahaan beberapa waktu lalu.

Wartawan Tim Bintang SK

Kalangan federasi buruh memprotes kebijakan produsen semen asal Thailand, PT Siam Cement Group (SCG) atau PT Semen Jawa yang dianggap mengabaikan pengusaha dan pekerja lokal. SCG  masih menggunakan sistem biding atau lelang  pekerjaan  lama ketika komite kontraktronya dipimpin oleh dua petinggi SCG berkebangsaan Thailand.

banner 970x90

“Sistem ini merugikan perusahaan lokal. Dan perlu diketahui bahwa yang menjadi korbannya adalah buruh karena 90 persen objek dari sistem biding tersebut adalah buruh,” kata Ketua Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan pada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F Hukatan KSBSI) Kabupaten Sukabumi, Nendar Supriyatna kepada wartawan, Kamis (25/7/2019) malam.

Jika sistem lama masih dipakai, ujar Nendar, itu artinya dua petinggi SCG itu  masih ikut campur urusan atau tugas departemen HRD. Dampaknya sangat serius bagi para buruh yang sebagian besar merupakan anggota F Hukatan KSBSI. Karena itu, untuk memprotes sistem biding tersebut, F Hukatan KSBSI akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di lokasi pabrik PT SCG.

“Salah satu kebijakan perusahaan yang sudah kita ketahui adalah rencana PHK massal terhadap anggota kami. Rencana ini sempat kita tolak kemarin dengan surat resmi,” tutur Nendar.

Bagaimanapun, lanjut dia, F Hukatan KSBSI menolak hasil  biding dengan kontraktor  dan mendesak SCG untuk membatalkan rencana PHK massal.  Nendar juga menuntut SCG membayar upah para pekerja yang dirumahkan pada bulan Februari lalu.

Rencananya aksi akan digelar Senin (29/7/2019) nanti. Jumlah peserta aksi diperkirakan antara 1.500 sampai 2.000 orang. Tuntutan yang akan diteriakkan pada unjuk rasa itu adalah desakan pembatalan  produk biding pekerjaan dengan kontraktor dan rencana PHK massal. 

Nendar juga meminta pemerintah untuk mengkaji draf perjanjian atau produk hasil biding untuk ditelaah dari sisi aturan yang berlaku. Dari pengkajian tersebut harus muncul kesimpulan tentang jenis dan sifat pekerjaan yang boleh di-outsourcing-kan. Pemerintah juga harus menjawab pertanyaan, apakah perjanjiannya memuat secara penuh hak-hak buruh?

“Kami dengar juga bahwa perusahaan tempat kawan-kawan bekerja akan diputus kontraknya oleh SCG. Lalu bagaimana nasib buruhnya? Apakah terus diperlakukan sama seperti yang sudah-sudah yaitu dipindah-pindah ke perusahaan lain di setiap biding dengan status kontrak. 

Terkait dengan hal itu, Nendar meminta Bupati Sukabumi untuk memanggil pembuat kebijakan di tubuh perusahaan PT Semen Jawa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrai Kabupaten Sukabumi harus pula  mengkaji sistem biding pekerjaan di lingkungan PT Semen Jawa. Apakah sudah sesuai dengan aturan?

“Kami masih ingat ketika Pak Bupati berbicara kepada kami di Pendopo bahwa SCG harus memprioritaskan perusahaan lokal dan pekerja lokal. Kenyataannya tidak demikian, SCG seakan mengabaikan perusahaan lokal dan pekerja lokal,” kata Nendar.

Setahu Nendar, perusahaan rekanan SCG semuanya 16 perusahaan, 4 di antaranya perusahaan lokal. Berdasarkan informasi yang diterima Nendar, perusahaan lokal yang 4 itu akan disisihkan. Para pemenangnya perusahaan dari dari lain seperti Bandung, Bogor, dan Jakarta. Pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak masuk ke kas daerah Pemkab Sukabumi. 

“Kami ingin melihat sejauh mana Pak Bupati mengejar apa yang disampaikan pada saat pertemuan di Pendopo beberapa waktu yang lalu,” tutur Nendar. (*)

Print Friendly, PDF & Email