DLH Gelar Diskusi Grup Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

oleh -
Kegiatan FGD yang diisi pembahasan tentang penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Sukabumi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi melalui Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas (TLPK) menggelar FGD (Focus Group Discussion) bertempat di Hotel Horison, Senin (25/3/2019). Pada FGD itu, narasumber dan para peserta fokus pada pembahasan tentang penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Sukabumi.

banner 720x90

Pada kegiatan yang diresmikan Kepala DLH Kota Sukabumi, Adil Budiman itu, dihadirkan narasumber dari Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung yang juga tenaga ahli pendamping untuk menyusun DIKPLHD DLH, Iwan Juwana dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Ichsan Mulyawan. 

Setelah acara pembukaan, Kabid TLPK DLH Kota Sukabumi,  Yeli Yumaeli tujuan FGD tersebut untuk menjaring isu prioritas lingkungan hidup yang akan dibahas pada penyusunan DIKPLHD, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. FGD membahas beberapa isu prioritas antara lain pengelolaan persampahan dan limbah B3, alih fungsi lahan dan degradasi tanah, serta kualitas dan kuantitas air (sungai).

“Tiga isu tersebut nantinya akan dibahas dalam DIKPLHD yang merupakan materi pertangungjawaban kepala daerah di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk dokumen terbaik diberikan penghargaan  Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Yeli.

Apabila Kota Sukabumi memenuhi persyaratan administrasi dan laporannya dinilai bagus, wali kota akan diundang untuk ekspose di depan para panelis pusat. Sampai saat ini Kota Sukabumi belum pernah meraih Nirwasita Tantra, untuk tingkat nasional masuk 40 besar.

“Memang agak sulit menyusun dokumen tersebut. Tahun lalu ada beberapa kelemahan dalam masalah analisis data,” terangnya.

banner 720x90

Sementara itu  Iwan Juwana mengatakan, dalam penyusunan DIKPLHD yang paling penting adalah data yang valid dan komitmen dari stakeholders seperti SKPD,  LSM, dan akademisi untuk terus bekerja dalam penyusunan dokumen tersebut. 

“FGD ini untuk menguji kesesuaian laporan yang dibuat oleh tim dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat,” ujar Iwan.

Masih ada sisa waktu bagi tim dalam penyerahan  dokumen ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sisa waktu yang tersedia tim harus berupaya untuk menyusun dokumen sebagus mungkin. Pada waktunya, dokumen harus dikumpulkan walaupun belum tuntas 100 persen.  DIKPLHD tahun ini membuat kegiatan yang dilakukan tahun lalu. (*)

Print Friendly, PDF & Email