Terjun ke Desa, Komisi I Montoring dan Evaluasi Bantuan Khusus

oleh -
Rombongan Komisi I dan DPMD Kabupaten Sukabumi menggelar monev pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BKK di dua kecamatan yakni Bantargadung dan Warungkiara.

Wartawan Aep Saepudin (Kowasi)

Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa. Kegiatan monev itu meliputi dua wilayah kecamatan yaitu Bantargadung dan Warungkiara.

banner 970x90

Kegiatan monev dilaksanakan di aula Balai Desa Bantargebang, Kecamatan Bantargadung, Rabu (24/6/2020). Desa Bantargebang termasuk satu dari 12 desa yang menerima BKK di dua kecamatan tersebut.  

Di tempat kegiatan tampak hadir Ketua Komisi I Paoji Nurjaman (PDI Perjuangan) beserta anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi antara lain H. Andri Hidayana (PPP), Badri Suhendi (Partai Demokrat), Jalil Abdilah (PAN), H. Usep Wawan (Partai Gerindra), Ai Sri Mulyati (PKS).

Dari pejabat eksekutif tampak hadir Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Tendy Hendrayana beserta jajaran, Camat Bantargadung Akhmad Munawar,  dan Camat Warungkiara Asep Suhanda.

Hadir pula para kepala dari dua kecamatan yang menerima BKK dengan tuan rumah Kades Bantargebang H. Dedi Mulyadi didampingi Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat.

Setelah peretemuan, Kepala DPMD Tendy Hendrayana menjelaskan, BKK merupakan dana untuk melaksanakan pembangunan fisik bersifat padat karya tunai untuk membantu warga terdampak Covid-19. Di dua kecamatan itu terdapat 12 desa yang menerima BKK dengan rincian 9 desa di Kecamatan Warungkiara dan 3 desa Kecamatan Bantargadung. 

“Dalam monitoring dan evaluasi ini kami ingin melihat secara langsung kemajuan dan tingkat penyelesaian kegiatan yang dibiayai oleh BKK. Selain itu kami ingin melihat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan BKK sesuai prinsip padat karya tunai,” jelas Tendy.  

Harapan Tendy, penyaluran dana BKK tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya setelah bangunan jadi, warga desa penerima BKK harus ikut memelihara agar kemanfaatannya bisa lebih lama.  

Di tempat yang sama, Ketua Komisi I mengatakan, sampai sekarang anggaran BKK yang sudah dialokasikan sudah mencapai 80 persen dan semuanya sesuai perencanaan. Menurut Paoji, para kepala desa siap bertanggung jawab dari segi administrasi dan pelaksanaan di lapangan.

“Para kepala desa melaksanakan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Kehadiran BKK membantu masyarakat sekitar di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang. Kami simpulkan, pengalokasian dana BKK di dua kecamatan ini berjalan dengan baik,” tutur Paoji. (*)  

Print Friendly, PDF & Email