Himasi Pertanyakan Penyelesaian Skandal RS Al-Mulk

oleh -
Para mahasiswa yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (Himasi) menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi untuk mempertanyakan skandar RS Al-Mulk.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himasi (Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi) menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Senin (23/9/2019) siang. Mereka mempertanyakan penyelesaian skandal RS Al-Mulk yakni gagalnya lelang proyek pembangunan ruang rawat inap tambahan yang dibiayai DAK 2019 dengan anggaran sebesar Rp6,5 miliar.

banner 970x90

Dalam aksinya, para mahasiswa berjalan kaki dari Sekretariat Himasi di samping GOR Merdeka  menuju Balai Kota Sukabumi.  Selama di perjalanan dan tempat orasi, mereka mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP.

Di Balai Kota, mereka diterima oleh Sekda Kota Sukabumi, Dida Sembada yang  didampingi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Andri Setiawan dan Kabag  Pengadaan Barang dan Jasa, Fahrurrazi. 

Di hadapan para pejabat, mereka terang-terangan menolak untuk menggelar diskusi dan tanya jawab karena sekda tidak bisa menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Rita Nenny selaku PA (Penggunaan Anggaran) dan Reni selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk tender lelang RS Al-Mulk.

“Kami hanya menuntut penyelesaian dari skandal tidak terserapnya dana sebesar Rp6,5 miliar. Pemerintah Kota Sukabumi harus mempertanggungjawabkan tidak terserapnya anggaran ini,” kata koordinator aksi, Daniel Fadillah dalam orasinya di depan gerbang Balai Kota.

Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Dinas yang Tidak Sehat’ untuk menyindir Dinas Kesehatan yang gagal menyerap anggaran dari pemerintah pusat.

Karena pejabat yang dicari tidak hadir, mahasiswa kecewa dan langsung membubarkan diri. Daniel berjanji akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak dengan tuntutan yang sama. 

Kepada wartawan, Daniel menyatakan, setelah melakukan kroscek, pihaknya mendapatkan informasi, dalam proyek RS Al-Mulk, pemenang lelang telah ditetapkan, namun tiba-tiba dibatalkan oleh PPK dengan alasan DAK tidak dapat dikucurkan oleh pusat.  

Dia mempertanyakan keputusan PPK yang membatalkan kemenangan PT ABK. Apabila PT ABK sebagai pemenang lelang dianggap bermasalah, kata Daniel, mestinya perusahaan ini dimasukkan ke daftar hitam dan sejak awal tidak boleh diterima sebagai peserta lelang.

“Namun apabila perusahaan tersebut tidak bermasalah dan merasa dirugikan oleh tindakan PPK, oknum pejabat tersebut harus diberi sanksi,” ujar dia.

Sementara itu Sekda Dida Sembada mengatakan, kedatangan para mahsiswa ingin bertemu dengan Kepala Dinkes. Seharusnya, kata dia, Himasi berunjuk rasa ke Dinkes langsung.

Ketika ditanya tuntutan para mahasiswa tentang gagal lelang, Dida menjelaskan, dalam struktur organisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa, posisi yang tertinggi adalah PA. Dida pun menyarankan dialog mahasiswa dilangsungkan dengan PA proyek RS Al-Mulk.

Pada bagian lain Dida menyanyangkan sikap mahasiswa yang tidak mau diajak diskusi. Kalau memang para mahasiswa ingin berdiskusi langsung dengan PA dan PPK, dia akan memangil kedua pejabat tersebut agar para mahasiswa bisa mendapatkan informasi dari mereka secara langsung terkait gagal lelang proyek RS Al-Mulk.

“Tapi bagusnya ke depan harus ada surat permohonan dialog agar kami bisa mengundang Kepala Dinas Kesehatan dan perangkatnya,” ujar Dida. (*)

Print Friendly, PDF & Email