MP3 Pertanyakan Penghapusan Aset Pasar Pelita

oleh -
Dialog dan audensi antara MP3 dan sejumlah LSM dengan Komisi II DPRD Kota Sukabumi yang membahas pembangunan Pasar Pelita.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Komunitas warga Kota Sukabumi yang menamakan kelompoknya MP3 (Masyarakat Peduli Pasar Pelita) mendatangi DPRD Kota Sukabumi untuk menggelar audensi dan forum tanya jawab, Selasa (21/1/2020). Mereka menanyakan prosedur penghapusan aset  dan kelanjutan pembangunan Pasar Pelita yang terus diundur-undur penyelesaiannya.

banner 720x90

Kedatangan MP3 bersama beberapa LSM diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi,  Ivan Rusfansyah dan anggotanya. Antara MP3 dan rekan-rekannya dengan Komisi II terjadi dialog yang cukup liat dan tukar pendapat yang berlangsung alot.

Pada pertemuan itu MP3 mempersoalkan penghapusan aset Pasar Pelita yang tidak jelas aliran dananya. Mereka curiga dan menduga ada sebagian dari dana dari penghapusan aset Pasar Pelita berupa besi rongsokan dan kabel bekas tidak masuk ke kas daerah.   

“Kami juga menanyakan kapan pembangunan Pasar Pelita selesai? Sudah lama sekali pembangunannya tidak selesai juga,” kata Ketua MP3, Usu.

Dibandingkan dengan pembongkarannya yang cepat bagaikan kilat, ujar dia, pembangunan Pasar Pelita berjalan tertatih-tatih. Karena itu MP3 meminta DPRD dan pemda untuk mendesak pengembang segera menyelesaikan pembangunan pasar terbesar di wilayah Sukabumi itu.   

Atas pertanyaan MP3, mewakili Komisi II, Ivan menegaskan, sepengetahuannya berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan pembangunan Pasar Pelita masih terus berjalan. Informasi yang diterimanya dari pengembang dan pemda menyebutkan, pembangunan tersebut direncanakan selesai pada akhir tahun ini.

Menurut Ivan, tingkat penyelesaian pembangunan Pasar Pelita sekitar 70 persen. Selama ini, kata dia, DPRD terus memberikan masukan kepada pemda dan pengembang untuk memacu penyelesaian pembangunan Pasar Pelita.

Sementara itu Penasihat LSM Kompak, Dadang Jon memperkirakan harga aset dari pembongkaran pasar itu mencapai Rp5 miliar, tapi yang masuk ke kas daerah hanya Rp1 miliar. (*)

Print Friendly, PDF & Email