KPK: Alat Rekam Transaksi Mencegah Korupsi Pajak

oleh -
Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto hadir sebagai narasumber pada sosialisasi penyelenggaraan pajak daerah Kota Sukabumi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan wajib pungut untuk saling transparan agar potensi korupsi tidak terjadi. Salah satu caranya dengan pemasangan alat rekam transaksi di semua tempat wajib pungut. Alat tersebut sebagai sarana untuk membuat transparansi dari sisi wajib pungut pajak dan dari sisi pengelola pajak.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pajak daerah Kota Sukabumi tahun 2019 yang diselenggarakan oleh BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) di Hotel Santika, Rabu (20/11/2019).

“Dengan alat tersebut, apa yang ditransaksikan itulah yang dilaporkan sehingga dananya masuk utuh ke dalam PAD,” ujar Tri.  

Saat ini, PAD Kota Sukabumi mencapai Rp360 miliar, sebesar Rp300 miliar dari RSUD R. Syamsudin. Taruhlah setengah dari Rp60 miliar, ujar Tri, berasal dari 5 jenis pajak. Di tempat usaha yang terkait dengan lima sektor itulah, alat rekam transaksi dipasang. Setelah dipasang alat tersebut, kata Tri, nantinya akan terbukti jumlah pendapatan dari lima jenis pajak itu memang Rp30 miliar atau malah lebih.  

“Untuk itu kami mendorong 250 wajib pungut atau wapu pajak di 5 sektor pajak dipasang alat rekam transaksi. Pemasangan alat ini akan di-back-up oleh CSR dari Bank BJB, tidak menggunakan APBD Kota Sukabumi,” kata dia.

Untuk merealisasikan pemasangan alat rekan transaksi itu, BPKD harus mendata kembali kesiapan wapu untuk dipasangi  alat tersebut. Dari 250 wapu, baru 10 yang sudah terpasang alat tersebut. Tri menargetkan alat rekam transasksi sudah terpasang di semua wapu pada 2020.

“Para wapu atau pengusaha harus diingatkan kesadarannya agar tidak membayarkan pajak tidak sesuai dengan kenyataan karena itu bagian dari korupsi,” kata dia.

Sementara itu Kabid Pendataan pada BPKD Kota Sukabumi, Rahman Gania menjelaskan, kehadiran narasumber dari KPK pada sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan dari 5 sektor pajak yaitu pajak parkir, restoran, hotel, hiburan, dan reklame.

“Kami telah menerapkan inovasi yakni pemasangan alat rekam pembayaran berupa tapping box yang merupakan alat untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online. Lokasinya di tiga sumber pajak utama yakni hotel, restoran, dan parkir,” jata Rahman.

Saat ini baru tepasang di 10 wapu dari 250 wapu. Tahun depan, Bank BJB akan menambah lagi tapping box sebagai upaya meningkatkan potensi dari pajak daerah.  

Kedatangan tim dari KPK, lanjut dia, juga bertujuan untuk memberikan gambaran seputar potensi korupsi pada pajak. Potensi kebocoran pajak,  ujar Rahman, itu bisa terjadi di kedua belah pihak antara wapu dan pengelola pajak.

“Jangan sampai wajib pajak melakukan pengecilan pelaporan sehingga pajak yang dibayarkan menjadi kecil. KPK memberikan pemahaman bahwa tindakan korupsi  bisa terjadi dari sisi wajib pajak,” kata dia. (*)

Print Friendly, PDF & Email