Dewan 2014-2019 Kejar Pembahasan Dua Raperda

oleh -
Henry Slamet

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Anggota DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 yang sebentar lagi berakhir masa pengabdiannya masih mengejar target dapat menyelesaikan pembahasan dua raperda. Mereka khawatir kalau diserahkan kepada Anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 2019, mereka khawatir pembahasan dua raperda itu tidak selesai sampai dengan akhir tahun ini.

banner 970x90

“Padahal dua raperda itu harus selesai pada tahun 2019. Kami harus terus  berupaya untuk menyelesaikannya,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Dua bakal produk hukum daerah itu terdiri dari perubahan Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Raperda tentang Pelayanan Publik. Kedua raperda tersebut telah masuk ke dalam rencana pada Program Pembentukan Daerah (Propemtukda) untuk dituntaskan pembahasannya dan disahkan menjadi perda pada tahun 2019.

Masa kerja DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 tinggal sebentar lagi, dalam hitungan bulan. Hanry dan rekan-rekannya tidak memiliki waktu yang banyak untuk menunggu jadwal pembahasan kedua raperda itu. Satu-satunya kendala yang dialami saat ini adalah Bapemperda belum menerima draf kedua raperda dari SKPD terkait. 

“Ini sudah mendesak waktunya. Kami minta pihak eksekutif yang dalam hal ini perangkat daerah yang menjadi pengusul raperda bersangkutan untuk segera mengirimkan draf raperda tersebut,” tutur Henry.

Ketika draf dua raperda masuk ke Bapemperda, ujar dia, DPRD bisa langsung membahasnya. Henry menjamin, pembahasan perubahan Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Raperda tentang Pelayanan Publik bisa kelar dalam waktu dua minggu setelah draf diterima. Yang panting sekarang, draf-nya masuk dulu ke Bapemperda.

Sebenarnya, jika kesulitan dalam penyusunan draf raperda, kata Henry, perangkat daerah bisa berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setda atau Bapemperda. Jajarannya, ujar dia, siap memberikan masukan atau supervisi kepada perangkat daerah yang ingin berkonsultasi.

Di sisi lain target penyelesaian dua raperda sebelum 2020 sulit diwujudkan jika pembahasannya diserahkan kepada DPRD periode 2019-2024, lanjut Henry. Karena mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk membereskan pembahasan dua raperda tersebut sampai dengan akhir tahun. 

“Setelah dilantik, anggota DPRD tidak bisa langsung bekerja. Untuk membentuk alat kelengkapan DPRD seperti komisi dan badan-badan, mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan. Belum lagi membuat tata tertib. Banyak tarik ulur. Kalau dilantik bulan September, DPRD yang baru efektif baru bisa bekerja sekitar bulan November,” kata dia. (*)

Print Friendly, PDF & Email