KPU Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih Sebesar 77,5 Persen

oleh -
Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni, S.IK., S.H. M.H. menyampaikan paparan pada rapat koordinasi sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 terkait tahapan Pilkada 2020 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sukabumi.

Wartawan Aep Saepudin (Kowasi)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi mentargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pilkada 2020. Target ini akan diupayakan pencapaiannya dengan berbagai bentuk sosialisasi melalui rupa-rupa media, baik media massa maupun media sosial.

banner 970x90

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Sosialisasi, SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilh KPU Kabupaten Sukabumi, Meri Saringsih pada rakor sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 bertempat di Hotel Augusta, Cikukulu, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/6/2020).

Peraturan KPU yang disosialisasikan itu merupakan perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

“Target yang kami tetap ini mengacu pada target partisipasi nasional yakni sebesar 77,5 persen. Kami tetap mengacu pada target nasional ini. Mudah-mudahan bisa melampaui target nasional dengan usaha semaksimal mungkin dan mengoptimalkan sosialisasi melalui media,” kata Meri. 

Sesuai ketentuan dari KPU, ujar dia, pemungutan suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada 2020, KPU Kabupaten Sukabumi akan protokol kesehatan. Panitia dan para pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 

Rakor dibuka oleh Ketua KPU kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman. Pada rapat itu tampak hadir Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, S.IK., S.H. M.H. yang sebagian wilayah hukumnya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Hadir pula TNI/Polri, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, pimpinan partai politik, dan perwakilan perangkat daerah. 

“Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Kami akan mensosialisasikannya melalui baligo, flyer, dan sarana komunikasi lainnya, baik secara online maupun tatap muka langsung,” tutur Ferry. (*)  

Print Friendly, PDF & Email