KPK: Pemkot Tidak Boleh Mengeluarkan Uang Ketuk Palu

oleh -
Ketua Tim Pecegahan Korupsi untuk Wilayah Kerja Jawa Barat, KPK RI, Tri Budi Rohman (tengah) bersama Wakil Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan (kiri) dan Plt. Sekda Kota Sukabumi, H. Saleh Makbullah setelah menyampaikan pengarahan tentang pencegahan korupsi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan jajaran Pemkot Sukabumi untuk berhati-hati dalam mengeluarkan dana dari APBD agar tidak ada pengeluaran yang terkesan mengada-ada seperti uang ketuk palu untuk DPRD. Begitu juga KPK menggarisbawahi istilah dana pokir (pokok pikiran) yang dibuat legislatif dalam penyusunan Rancangan APBD yang akan dijalankan oleh eksekutif.

banner 970x90

“Uang ketuk palu dan dana pokir tidak ada dalam aturannya. Jadi tidak boleh ada dalam penganggaran. Pokok-pokok pikiran dari DPRD harus disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan,” kata Ketua Tim Pecegahan Korupsi untuk Wilayah Kerja Jawa Barat, KPK RI, Tri Budi Rohman dalam pengarahan pencegahan korupsi di Balai Kota Sukabumi, Kamis (20/6/2019). 

KPK juga menyarankan aparatur Pemkot Sukabumi untuk menolak segala bentuk intervensi dalam pengadaan barang  dan jasa. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa harus berpedoman pada APBD yang tahapan-tahapan penyusunannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada yang mengaku dari Tim Sukses atau mengatasnamakan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam pengadaan barang dan jasa, itu harus ditolak. Siapan pun yang melakukan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa termasuk tim sukses akan berhadapan dengan KPK,” tegas Tri.

Hal lain yang mendapat sorotan Tri adalah proses rotasi pegawai.  Dalam proses rotasi pegawai, ujar dia, juga tidak boleh ada titipan-titipan atau pesanan dari pihak tertentu seperti tim sukses. Pihak-pihak lain di luar Pemkot Sukabumi tidak boleh melakukan intervensi karena urusan rotasi pegawai merupakan kewenangan kepala daerah dan Baperjakat. 

“Titipan-titipan untuk rotasi tidak  boleh terjadi. Ingat kejadian di Kabupaten Cirebon yang memberlakukan suap dan fee untuk membeli jabatan. Kalau ada hal seperti itu, kami akan memberikan tindakan yang tegas,” kata dia.

Pengarahan oleh KPK di Balai Kota Sukabumi diikuti pata kepala SKPD, para kabag, dan camat. Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami yang mendampingi Tri menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim dari KPK tersebut. Dia mengharapkan kedatangan tim pencegahan korupsi dari KPK dapat mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih baik.

“Kadang-kadang SKPD belum memahami semua kebijakan pimpinan daerah sehingga berdampak  menimbulkan potensi korupsi. Sementara kami mentargetkan nol persen kasus korupsi,” ujar Andri.

Sesuai harapan KPK, Andri menjamin dalam proses lelang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Sukabumi bekerja sangat profesional. Dia berani memastikan selama ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun terhadap BPBJ dalam pengadaan barang dan jasa.

“Dijamin tidak ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari tim sukses. Kalau ada intervensi, laporkan saja kepada kami,” kata wakil wali kota. (*)

Print Friendly, PDF & Email