Disdukcapil Terapkan Zona Integritas dengan Tindakan Nyata

oleh -
Paling kanan menghadap kamera adalah Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar Ihfan ketika menyambut Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi di stand Disdukcapil pada forum reformasi birokrasi tingkat Asia di Bali.

Wartawan YUS F. PURWASARI (PWI)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi tidak pernah berhenti mempromosikan penerapan prinsip-prinsip zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui tindakan nyata maupun sosialisasi. Selain diterapkan dengan ketat di internal, zona integritas juga dipromosikan ke lingkaran pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lainnya seperti kantor kecamatan.

“Hampir tiap hari kami berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk menyentuh para petugas yang memberikan pelayanan Dukcapil. Kami ajak mereka untuk bersama-sama membangun komitmen dalam mewujudkan zona integritas,” kata Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar Ihfan kepada wartawan, Selasa (19/3/2019). 

Prinsipnya, kata Iskandar, komitmen untuk membangun zona integritas bermuara pada upaya untuk menyatakan dengan tekad dan perbuatan no pungli, no suap, dan no korupsi. Sebelum disebarkan pada lingkungan ekternal, Disdukcapil menerapkan prinsip tersebut di internal.

“Kami tegaskan dalam pelayanan Dukcapil tidak ada pungutan biaya sepeser pun kepada masyarakat. Saya selalu mewanti-wanti anak buah untuk memegang erat prinsip zona integritas dan tidak tergiur untuk melakukan pungli ataupun korupsi,” tegasnya.

Semangat untuk menegakkan zona integritas itulah yang ditularkan ke kantor-kantor kecamatan. Iskandar bersyukur karena promosinya mendapat sambutan dari aparat di kantor kecamatan. Gaung zona integritas yang terus diteriakkan Iskandar dan jajarannya merembes hingga ke bawah sehingga proses pembuatan dokumen kependudukan benar-benar bersih dari pungli dan korupsi.

Atas perjuangan dan tekadnya dalam menerapkan prinsip-prinsip zona integritas, Disdukcapil Kota Sukabumi bersama Kecamatan Citamiang  mendapat apresiasi dari Kemen PAN-RB. Kedua SKPD ini diundang oleh Kemen PAN-RB untuk menjadi peserta pameran dalam forum reformasi birokrasi tingkat Asia di Bali.

“Pada pameran di Bali itu, saya menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjalankan zona integritas. Salah satu kunci keberhasilan dalam menegakkan prinsip-prinsip menuju wilayah bebas korupsi adalah pengawasan. Kami juga memaparkan kepada publik dari berbagai negara tentang Jempol atau jemput bola pelayanan yang di dalamnya tidak mungkin ada penyuapan atau korupsi karena kegiatannya dilakukan di tempat terbuka,” jelas Iskandar. (*)

Print Friendly, PDF & Email