Komposisi AKD DPRD Kota Sukabumi Dipilih Ulang

oleh -
Unsur Pimpinan DPRD Kota Sukabumi menandatangani hasil rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Wartawan Iyus Firdaus

DPRD Kota Sukabumi menggelar rapat paripurna kedua dengan agenda untuk menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah mendapat somasi dan protes dari dua fraksi pendukung wali kota dan satu fraksi lainnya. Dengan keputusan pada rapat kedua, DPRD membatalkan hasil rapat pertama dan mengakomodir usulan dari fraksi-fraksi PKS dan Partai Demokrat yang pro-walikota dan PAN.

“Hasil rapat paripurna untuk pembentukan AKD kali ini sudah disetujui semua fraksi. Sebelumnya semua fraksi menyerahkan nama-nama sehingga sudah bisa ditetapkan dan disetujui oleh semua anggota DPRD. Hasil pembentukan AKD sebelumnya dibatalkan,” kata Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Kamal Suherman kepada wartawan seusai memimpin rapat paripurna pembentukan AKD, Jumat (18/10/2019).

Terkait somasi yang dilayangkan oleh fraksi-fraksi PKS, Partai Demokrat, dan PAN terhadap struktur AKD sebelumnya, ujar Kamal, semuanya telah diselesaikan dengan musyawarah. Buktinya ketiga fraksi menyetorkan nama-nama untuk duduk di AKD.

“Pada rapat paripurna itu, kami membentuk tiga komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan badan-badan lainnya,” tutur dia.

Setelah pembentukan AKD, lanjut Kamal, DPRD Kabupaten Sukabumi akan menuntaskan sejumlah agenda. Salah satunya pengesahan tata tertib DPRD Kota Sukabumi. Para wakil rakyat juga akan mulai membahas APBD 2020 agar tidak ketinggalan waktu dan segera dapat disahkan.

“Kami mengajak semua anggota DPRD Kota Sukabumi untuk fokus dalam melaksanakan tugas dan peran guna menunjang pelaksanaan membangun daerah. Dengan terbentuknya AKD, kami bisa lebih bersinergi,” kata Kamal. 

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Henry Slamet menyatakan, struktur AKD yang dibentuk pada rapat paripurna yang kedua telah sah lebih baik. Semua fraksi terakomodir di dalam struktur AKD tersebut. Dengan demikian, DPRD telah dapat melakukan agenda-agenda dan kegiatan. 

Terkait tidak adanya pimpinan AKD dari fraksi pengusung wali kota, Henry berpendapat bahwa hal itu tidak ada masalah. Justru, kata dia, hal itu  menjadi sarana untuk check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan.   

“Jadi sekarang ini berimbang. Sudah sesuai, hasil rapat paripurna pembentukan AKD telah melalui proses yang demokratis,” ucapnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email