Raperda Status Perusahaan Daerah Menjadi Perumda Diajukan ke Dewan

oleh -
Asisten Sekda Kota Sukabumi Bidang Pemerintahan, Andri Setiawan (tengah) berdiskusi dengan Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini membahas pengajuan empat raperda ke DPRD.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Raperda tentang perubahan status Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk tiga BUMD milik Pemkot Sukabumi diajukan ke DPRD Kota Sukabumi. Dalam waktu dekat, tiga raperda tersebut akan memasuki tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebelum ditetapkan menjadi perda definitif.

banner 970x90

“Pengajuan tiga raperda tentang perubahan status BUMD itu bersama Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum,” kata Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini ketika dihubungi wartawan, Jumat (19/4/2019).

BUMD yang diajukan perubahan statusnya itu terdiri dari  BPR Kota Sukabumi,  PD. Waluya, dan PDAM Tirta Bumi Wibawa. Nama raperdanya disesuaikan dengan nama ketiga BUMD tersebut. Pemkot Sukabumi melalui Bagian Hukum mengajukan ketiga raperda itu pada Kamis (18/4/2019) lalu.

Sebelum mengirimkan keempat raperda ke DPRD, Een dan jajarannya menggelar rapat bersama Asisten Sekda Kota Sukabumi Bidang Pemerintahan, Andri Setiawan. Een optimis, DPRD akan segera membahas draft perubahan status BUMD yang diajukan oleh Pemkot Sukabumi.

“Isi dari raperda yang kami ajukan itu hanya mengubah status untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” ujar dia.

Peraturan yang dimaksud Een adalah  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.  Perubahan status, kata Een, tidak mengubah struktur BUMD, baik pengawas, direksi, maupun manajemen. 

Sementara terkait Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum, Een menjelaskan, salah satu materi yang cukup krusial adalah menyangkut pembatalan perda. Nantinya pembatalan perda harus lewat uji materil di Mahkaman Agung (MA).

Pada tahun 2019 ini sudah ada 17 raperda yang diterima Bagian Hukum. Dari 17 raperda itu,  tiga di antaranya merupakan inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Komisi I), Reperda tentang Coorporate Social Responsibility (Komisi II), dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Komisi III).

Sampai dengan akhir triwulan I sudah ada tiga raperda yang sudah tuntas dibahas dan menjadi perda yaitu Perda tentang RPJMD Kota Sukabumi, Perda tentang Pengelolaan Limbah Domestik, dan perda yang mengatur lembaga penyiaran publik lokal radio dan televisi.

“Jadi masih ada 14 raperda yang harus tuntas sampai dengan akhir tahun ini,” tutur Kabag Hukum. (*)

Print Friendly, PDF & Email