Parpol Bersepakat Pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum

oleh -
Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami (kiri) dan Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sumber Daya Manusia) KPU Kota Sukabumi, Ratna Istianah setelah rakor pelaksanaan kampanye rapat umum.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

KPU Kota Sukabumi menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu 2019 bertempat di Hotel Balcony, Selasa (19/3/2019). Ditemui wartawan usai acara, Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sumber Daya Manusia) KPU Kota Sukabumi, Ratna Istianah, mengatakan, kampanye umum akan dilaksanakan pada 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Hari ini sudah dicapai kesepakatan bahwa pembagian jadwal kampanye rapat umum diserahkan kepada partai-partai pengusung dan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jadwal tersebut akan dikumpulkan pada 21 Maret ke KPU,” kata Ratna didampingi ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami.

Dalam teknis rapat umum, untuk lokasi dibagi 3 titik, lanjutnya. Dapil 1 difokuskan di Lapang Cobra, Dapil 2 di Lapang Kibitay, dan Dapil 3 di Lapang Sukakarya.

Hari pertama dan kedua kampanye yakni 24-25 Maret rapat umum diisi oleh Capres-Cawapres Nomor Urut 02, selanjutnya 26-27 Maret untuk Nomor Urut 01. Begitu seterusnya selang dua hari, pendukung pasangan 01 dan 02 berkampanye secara bergantian sampai dengan tanggal 13 April 2019.

“Di Kota Sukabumi, semua partai politik sudah siap melaksanakan kampanye rapat umum dengan aman dan damai. Sebelumnya kami menyelenggarakan pra-rakor. Dari dua kali rapat tersebut, kami dapat menyimpulkan, semua parpol sudah siap memasuki tahapan kampanye rapat umum,” jelas Ratna.

Berlaku secara nasional, KPU telah menetapkan rambu-rambu larangan selama rapat umum.  Partai pengusung dan pendukung harus memperhatikan jadwal rapat umum yang sudah ditetapkan dan disepakati, di luar waktu tidak diperbolehkan. Rapat umum dimulai dari pukul 09.00 hingga pukul 18.00 WIB.

“Pada rapat umum tidak diperkenankan membawa anak. Pihak-pihak yang melanggar larangan ini akan dikenai sanksi,” tambahnya.

Ratna juga membahas kampanye DPD yang diatur oleh SK dari KPU Provinsi Jawa Barat. Caleg DPD tidak dibolehlan ikut serta dalam kampanye partai politik, dia harus melakukannya perseorangan. Kalau di satu tempat ada kampanye parpol terentu, caleg DPD tidak boleh berkampanye di tempat yang sama.

Untuk kampanye caleg DPD,  jadwalnya diserahkan kepada masing-masing, boleh kapan dan di mana saja asal masih di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. (*)

Print Friendly, PDF & Email