Bagi Pemilik Tanah, PTSL Bukan Program Sembarangan

oleh -
Idris Maulana

Wartawan Usep Mulyana (KOWASI)

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membawa banyak manfaat bagi warga yang ingin mengetahui luas tanah miliknya secara haqqul yaqin. Sebab melalui program yang dibiayai oleh pemerintah pusat itu, para petugas melakukan pengukuran langsung di lapangan dalam menyusun data pemilik tanah dan luasnya.

banner 970x90

“Karena itu bagi pemilik tanah, program PTLS bukan program sembarangan. Program ini memberikan kepastian tentang luas sesungguhnya tanah milik seseorang. Di desa kami, PTSL juga memberikan banyak manfaat,” kata Sekretaris Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Idris Maulana kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Dalam hal luas tanah, hasil PTSL relatif lebih valid dan akurat dibandingkan luas tanah yang mengacu pada data  SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan). Menurut Idris, data tanah berdasarkan data SPPT lebih banyak salahnya ketimbang benarnya karena sering terjadi kepemilikan ganda untuk satu bidang tanah, tanah yang tertukar datanya, atau saling klaim kepemilikan. 

Manfaat lain lain dari PTSL, ujar dia, program ini dapat meningkatkan  kepatuhan pemilik tanah dalam membayar PBB. Karena syarat mengikuti PTSL, salah satunya adalah menunjukkan bukti lunas PBB tahun 2019.

“Tanpa harus dipaksa pun, karena merupakan persyaratan, warga patuh membayar PBB kalau ingin ikut program PTSL,” tuturnya.

Di Desa Caringin Wetan, lanjut Idris, dari  2.800 lembar SPPT,  baru sekitar 1.300 bidang tanah yang selesai pemberkasannya. Sebagian bagian dari tim PTSL di tingkat desa, Idris mengetahui secara persis detil tanah yang ada di Caringin Wetan. Dalam menjalankan tugasnya, kata dia, Tim PTSL lebih mengutamakan kehati-hatian.

“Jumlah bidang tanah yang sudah diberkas diperoleh berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian yang disesuaikan dengan peta wilayah lokasi objek tanah.  Kami  tidak lagi menemukan data ganda, data yang tertukar, dan semuanya bebas dari klaim- klaim kepemilikan tanah dari pihak tertentu yang mengatasnamakan pemilik tanah tertentu,” jelasnya. 

Terkait biaya pembuatan sertifikat yang mencapai sebesar Rp150 ribu, sampai sekarang baru masuk separuhnya. Bagi pemilik tanah dari kalangan menengah ke bawah, tim memberikan kelonggaran dengan cara membayar secara cicilan. (*)

Print Friendly, PDF & Email