Komisi I Bahas Anggaran Covid-19 di Desa dengan DPMD dan BPKAD

oleh -
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman.

Wartawan Aep Saepudin (Kowasi)

Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar pertemuan dengan sejumlah perangkat daerah untuk membahas penggunaan anggaran penanganan Covid-19, khususnya di desa. Fokus pembahasan pada BLT (bantuan langsung tunai) dari Dana Desa dan BKK (Bantuan Khusus Keuangan) dari kabupaten untuk desa.

banner 970x90

Pertemuan yang melibatkan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) itu diselenggarakan di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi, Cisaat, Selasa (16/6/2020). Pembahasan anggaran Covid-19 itu dipimpin Ketua Komisi I Paoji Nurjaman.

Di tempat pertemuan tampak hadir sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi. Dari eksekutif  hadir Kepala DPMD Tendy Hendrayana, Kepala BPKAD Asep Abdul Wasith, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sukabumi.

“Intinya kami menginginkan data yang akurat untuk dijadikan bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh legislatif. Kami mendapat informasi, sampai sekarang dana untuk Covid-19 sudah terserap sebanyak 75 persen,” kata Paoji setelah mengikuti pertemuan.

Pada pertemuan, Paoji atas nama Komisi I meminta rincian dana penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di desa, termasuk BLT dari DD. Data tersebut penting untuk bahan evaluasi dalam penganggaran dana Covid-19 pada tahun anggaran berikutnya.

“Kalau pandemi berlangsung sampai lewat bulan Desember, itu artinya dana Covid-19 harus dianggarkan kembali,” jelas dia.

Karena itu kami minta perangkat daerah mitra kami menyampaikan laporan untuk disampaikan pada rapat dengan Pimpinan DPRD nanti.

Terkait  BKK, setelah direfocussing ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dana tersebut dikembalikan ke desa untuk proyek-proyek padat karya tunai untuk menunjang perekonomian masyarakat.   

“Laporan yang kami terima baru 120 desa yang menerima BKK dari jumlah 386 desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kami ingin data desa yang sudah menerima dan belum menerima untuk dikroscek ke lapangan. Kami akan turun ke lapangan untuk melihat kaitan BKK dengan proyek pada karya,” jelas Paoji.

Di tempat yang sama, Kepala DPMD Tendi Hendrayana menjelaskan, total BLT dari DD mencapai Rp164 miliar untuk satu tahun anggaran. Riciannya untuk 3 bulan pertama masing-masing sebesar Rp600 ribu dan untuk 3 bulan berikutnya masing-masing Rp300 ribu. 

Untuk dana BKK yang dikelola oleh DPMD, total anggarannya sebesar Rp11,85 miliar yang disalurkan kepada penerima sebanyak 120 desa. Anggaran BKK tidak terkena refocussing, hanya dalam pelaksanaannya harus padat karya tunai yang melibatkan masyarakat. (*)

Print Friendly, PDF & Email