Clear, Isu Pungutan KTP di Ciheulang Tonggoh Tidak Terbukti

oleh -
Rukiyah (paling kiri) bersama tim gabungan Kantor Kecamatan Cibadak dan Pemdes Ciheulang Tonggoh mengklarifikasi isu tentang pungutan untuk pembuatan e-KTP yang terbukti tidak benar.

Wartawan JOKO SAMUDRO (Kowasi)

Kabar adanya pungutan  untuk pembuatan e-KTP di Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sama sekali tidak terbukti. Informasi yang sempat viral di media sosial Facebook itu diduga ulah iseng seorang warga  berinisial D.

“Sudah clear, isu itu sama sekali tidak benar. Semua ini kita jadikan pelajaran dan diambil hikmahnya,” kata Kepala Desa Ciheulang Tonggoh, Endang Junaedi ketika dihubungi wartawan, Jumat (15/3/2019). 

Endang mengajak seluruh masyarakat Desa Ciheulang Tonggoh untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap semua bentuk kegiatan di lingkungan Pemdes Ciheulang Tonggoh untuk kemajuan bersama demi perubahan ke arah yang lebih baik. 

“Segala permasalahan yang terjadi di desa kita, mari kita selesaikan dengan cara musyawarah tanpa harus diumbar di media sosial. Kemarin ada masalah yang viral di media sosial yang ternyata itu tidak benar. Itu kan merupakan kebohongan publik,” ujar dia.

Akibat ulah D, Pemdes Ciheulang Tonggoh dan Muspika Cibadak melakukan investigasi dan klarifikasi untuk mencari tahu sumber masalah yang sebenarnya. Tim gabungan turun ke lapangan guna mencari kebenaran atas status D yang menyebutkan adanya pungutan sebesar Rp15 ribu kepada warga penerima KTP oleh Ketua RT dan Ketua RW.

Di antara tim yang melakukan sidak tampak Kasi Pemerintahan Kecamatan Cibadak, Adang Sutianda. S. IP., Kasi Trantib Kecamatan Cibadak beserta anggota, Kepala Desa Ciheulang Tonggoh, Sekretaris Desa Ciheulang Tonggoh, dan Ketua RT 03 RW 08, Saepudin (64). Tim melakukan klarifikasi di rumah Suyandi pada Kamis (14/3/2019) pagi.

Di lokasi pertemuan juga hadir Rukiyah yang namanya disebut-sebut D sebagai warga yang menyetorkan uang sebesar Rp15 ribu. Dalam pertemuan itu semuanya menjadi jelas, pemberian uang oleh Rukiyah kepada Saepudin bukan dalam konteks pungutan atau biaya pembuatan KTP.

“Jadi tidak benar apa yang disebutkan di media sosial itu. Tidak ada pungutan sebesar Rp15 ribu untuk pembuatan KTP. Pemberian itu seikhlasnya untuk pembersihan tempat pemakaman umum. Tidak ada tekanan dan paksaan, baik dari desa, RT, maupun RW,” jelas Saepudin seusai pertemuan.

Di tempat yang sama Rukiyah ( 45), warga penerima e-KTP yang viral di Facebook itu mengatakan, saat ditanya oleh D yang juga warga RT 03 RW 08, dirinya mengatakan apa adanya bahwa dia memberikan uang sebesar Rp15 ribu kepada Ketua RT. Tapi pemberian itu atas dasar rasa ikhlas, tanpa paksaan dan tekanan.

”Saya ikhlas memberikan uang tersebut. Karena kalau saya harus bolak-balik ke desa menggunakan ojek, biaya yang harus dikeluarkan pasti lebih besar  dari itu. Yang penting saya senang sudah memiliki  e-KTP. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memfasilitasi warga dalam proses perekaman e-KTP,” kata Rukiyah.

Di sisi lain, Rukiyah tidak menyangka dan merasa kaget jika pertanyaan yang direkam oleh D akan diupload di media sosial Facebook dan menjadi viral. (*)

Print Friendly, PDF & Email