Komisi II Diskusikan Pencapaian Visi Renyah

oleh -
Rapat kerja yang diisi dengan diskusi dan tukar pikiran antara Bappeda Kota Sukabumi dan Komisi II DPRD.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Rombongan Komisi II DPRD Kota Sukabumi mendiskusikan pencapaian visi Renyah (religius, nyaman, dan sejahtera) dalam kunjungan ke mitra kerja Bappeda setempat, Rabu (15/1/2020). Dalam kunjungan itu, Komisi II menanyakan berbagai perkembangan pembangunan di Kota Sukabumi dan kaitannya dengan upaya mewujudkan visi tersebut.

banner 720x90

“Salah satu tujuan kami ke Bappeda ingin menyampaikan berbagai permasalahan yang menjadi sorotan pada kegiatan pembangunan selama tahun 2019,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Ivan Rusvansyah di tengah kesibukan kunjungan ke Bappeda Kota Sukabumi.

Bappeda, ujar politisi Partai Golkar ini, merupakan dapur dari geliat dan dinamika pembangunan di daerah. Karena di perangkat daerah inilah semua perencanaan pembangunan dirumuskan dan disusun untuk dijadikan pedoman dalam membuat program dan kegiatan.

“Untuk mengetahui dengan pasti rencana pembangunan tahun 2020 kami langsung masuk ke dapurnya. Di tempat pembuatan rencana pembangunan ini kami juga ingin melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tahun 2019,” ujar Ivan.

Selain berdiskusi, Komisi II juga menyampaikan berbagai kritik dan masukan mentangkut kegiatan pembangunan, khususnya yang terkait dengan perencanaan. Dari kunjungan tersebut, Ivan dan rekan-rekannya dapat mengetahui progres dan posisi pencapaian visi Renyah.

“Kunjungan ini merupakan salah satu bentuk sinergitas antara legislatif dan eksekutif agar keduanya dapat saling mendorong untuk melancarkan realisasi rencana pembangunan,” tutur dia.  

Tidak hanya diskusi, lanjut dia, legislatif dan eksekutif juga harus bisa saling mengoreksi untuk perbaikan di lembaga masing-masing. Dengan terjalinnya sinergitas dan saling mengkritik, Ivan mengharapkan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 di Kota Sukabumi dapat berjalan dengan lebih lancar dan hasilnya lebih baik.

Dalam pertemuan itu, Ivan juga mengingatkan Bappeda agar lebih cermat dalam membuat detail perencanaan agar dalam pelaksanaannya   tidak ada bagian yang tercecer. Pada tahun 2019 lalu terdapat beberapa proyek yang tidak selesai pada waktunya.

“Ada juga kejadian anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat dan provinsi tidak terserap. Hal ini tentu sangat menyedihkan,” kata Ivan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari berbagai kalangan, salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terserapnya anggaran adalah SDM untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terbatas. Sebab di lingkungan ASN yang telah memenuhi syarat, sedikit sekali yang bersedia menjadi PPK.

“Kami usulkan kapasitas ASN terus ditingkatkan agar mereka siap ketika ditunjuk menjadi PPK. Prinsisnya ASN itu harus bersedia dan siap untuk ditugaskan di tempat manapun dalam kondisi apapun sesuai dengan kapasitasnya,” ujar Ivan. (*)

Print Friendly, PDF & Email