Tolak Peledakan Tambang Semen, Warga Leuwidingding Demo di DPRD

oleh -
Puluhan warga dari RT 04 RW 02 Kampung Leuwidingding, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah menggelar unjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mendesak penghentian kegiatan peledakan di lokasi pertambangan bahan baku semen yang berdekatan dengan permukiman warga.

Wartawan M. Ridwan

Puluhan warga dari RT 04 RW 02 Kampung Leuwidingding, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (14/10/2019). Mereka mempersoalkan dan menolak peledakan atau blasting di lokasi pertambangan bahan baku semen milik PT TSS yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan permukiman.

banner 970x90

Kedatangan massa dari Leuwidingding yang menamakan dirinya Forum Warga Terdampak Bangkit (FWTB) itu didampingi tim dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat. Secara bergantian, perwakilan massa menyampaikan orasi di halaman Gedung DPRD.

“Kami korban dari peledakan di lokasi pertambangan bahan baku semen. Kami minta para wakil rakyat dapat membantu kami untuk menghentikan peledakan di pertambangan,” kata salah satu peserta unjuk rasa dengan nada tinggi.

Setelah puas menyampaikan unek-unek dan aspirasinya, massa masuk ke Gedung DPRD. Mereka diterima oleh Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Kepada politisi dari Partai Demokrat itu, warga Kampung Leuwidingding menyampaikan tuntutannya.

Dalam dialog dengan Badri, warga menyampaikan bahwa kegiatan  aktivitas penambangan oleh PT TSS yang disertai blasting mengganggu dan merusak lingkungan. Warga menegaskan, dampak dari blasting di lokasi pertambangan membuat mereka tidak nyaman dan selalu dihantui rasa khawatir. Rumah mereka mengalami retak-retak.

Di tempat pertemuan, Wahyudin Iwang, manajer advokasi dan kampanye WALHI Jabar menyampaikan, perusahaan pertambangan di Kampung Leuwidingding secara nyata telah melanggar UU tentang Lingkungan Hidup. Walhi berpendapat terjadi pembiaran oleh pemerintah atas pelanggaran tersebut.

“Kami atas nama warga datang untuk meminta keadilan. Tuntutan warga harus ditindaklanjuti oleh DPRD dan pemerintah,” ujar Wahyudin.

Dengan nada tegas dan tandas, Wahyudin mendesak DPRD untuk mempertemukan tiga pihak yang terkait yaitu  warga terdampak, PT TSS, dan Pemkab Sukabumi. Masyarakat ingin mengetahui kejelasan izin lingkungan untuk eksploitasi bahan semen serta izin blasting.

“Kami juga mendesak perusahaan untuk menghentikan blasting dan segala aktivitas yang merusak lingkungan. Pemerintah daerah agar mencabut izin dan menghentikan operasi eksploitasi pertambangan di Leuwidingding,” kata Wahyudin.

PT TSS, ujar dia, harus segera melakukan rehabilitasi lingkungan dan melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.  

Kepada perwakilan massa, Badri menyatakan kesanggupan untuk turun ke lokasi pertambangan dan permukiman warga di Leuwidingding. Para wakil rakyat akan  menginventarisir permasalahan dan melakukan investigasi untuk mengetahui keadaan di lapangan.

“Adanya keluhan dari masyarakat apalagi sampai merugikan warga harus ditindaklanjuti. Kami akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan,” kata Badri. (*)

Print Friendly, PDF & Email