ASN Didorong Memahami Perbup Jaminan Sosial

oleh -
Penyerahan secara simbolis kartu BPJS oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Adjo Sardjono (kiri) kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Acep Saefudin pada acara sosialisasi Perbup Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019.

Wartawan Usep Mulyana

Para ASN (Aparatur Sipil Negara), baik PNS maupun non-PNS, terus didorong untuk memahami implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kepesertaan dan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Para kepala perangkat daerah yang merupakan atasan langsung ASN harus memahami dan mampu melaksanakan perbup tersebut.

banner 970x90

Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, H. Adjo Sardjono saat meresmikan sosialisasi Perbup Nomor Tahun 2019 oleh  BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi bertempat di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa pagi (13/8/2019). Dengan Perbub tersebut, kata wabup, setiap pemberi kerja, baik di pemerintahan maupun swasta wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Ketentuan ini sebagai wujud jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja yang bekerja di berbagai sektor di Kabupaten Sukabumi,” ujar Adjo.

Selain harus memahami dan melaksanakan amanat Perbub 9/2019, lanjut dia, para kepala perangkat daerah harus mempunyai semangat dalam mensosialisasikan dan mengawal peraturan itu dengan sungguh-sungguh. Selama ini pelaksanaan aturan yang mengatur kewajiban pihak pemberi kerja untuk  mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan belum optimal.    

“Padahal manfaat BPJS Ketegakerjaan sangat besar bagi pekerja karena dapat memberikan perlindungan ketika para pekerja  sakit, mengalami kecelakaan kerja, atau meninggal dunia. Dengan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja bisa merasa tenang dan nyaman selama menjalankan tugasnya,” jelas Adjo.

Wabup mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara intens dengan BPJS Ketegakerjaan Cabang Sukabumi dalam penyampaian data semua pagawai yang ada di bawah tanggung jawabnya, terutama dari kalangan non-PNS.

“Intinya  semua pegawai non-PNS di perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa serta pekerja di proyek jasa konstruksi, perusahaan swasta, koperasi dan UKM termasuk tenaga kerja asing harus terdaftar sebagai  peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Adjo.

Sementara itu  Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Emir Syarif Ismel mengatakan, pekerja yang terdaftar pada sistem Jaminan Kesejahteraan Nasional melalui BPJS akan mendapat perlindungan pembiayaan saat mendapat musibah kecelakaan kerja,  kematian, dan memiliki tabungan untuk jaminan hari tua.

Pada acara itu, wakil bupati secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Acep Saefudin. (*)

Print Friendly, PDF & Email