BPKD Gelar Sosialisasi Pembangunan Sapras Kelurahan

oleh -
Para peserta sosialisasi persiapan penggunaan Dana Kelurahan menerima arahan dari Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)  Kota Sukabumi mengggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat bertempat di Hotel Balcony Kota Sukabumi, Jumat (12/4/2019).

banner 720x90

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Sosialisasi  itu merupakan salah satu bentuk persiapan penyerapan Dana Kelurahan (DK) dengan mengacu pada ketentuan tersebut. Pesertanya  33 lurah dan tujuh camat se-Kota Sukabumi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi menyampaikan, DK  diluncurkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Prioritasnya untuk program pelayanan sosial dasar yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Dana Kelurahan yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum bisa membantu percepatan pembangunan di wilayah. Adanya tambahan dana pada Dana Kelurahan juga bisa mempercepat pembangunan prasarana yang belum terakomodir,” ujar Fahmi.

Permendagri 130 Tahun 2018, ujar Fahmi, mengatur tentang dua bentuk kegiatan yang harus dilakukan. Pertama pembangunan sarana prasarana kelurahan yang berkaitan dengan pelayanan sosial dasar dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.   Kedua pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. 

“Dengan demikian potensi yang ada di masyarakat bisa diangkat karena setiap kelurahan memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Pembinaan terhadap warga akan membantu percepatan pembangunan kewilayahan,” ujar wali kota.

banner 720x90

Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat di kelurahan tetap harus melihat skala prioritas sesuai dengan ketetapan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh keluar dari koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam menjalankan program pembangunan, lanjut dia, Pemkot Sukabumi tidak bisa lepas dari keterlibatan ‘pentahelix’ yang terdiri dari pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat atau komunitas, akademisi, dan media. Kelima unsur tersebut bersatu pada untuk membangun kebersamaan dalam mensukseskan pembangunan. (*)

Print Friendly, PDF & Email