Pemerintah Akomodir Kepentingan Pekerja pada RUU Cipta Kerja

oleh -
Para pembicara pada diskusi Indonesia Podcast Show 03 bertema "Omnibus Law di Mata Generasi Milenial" antara lain Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna (ketiga dari kiri) dan Pengamat Komunikasi, Emrus Sihombing (paling kiri).

Wartawan Nanang Setiana

Pemerintah terus berupaya agar bisa mengakomodir semua kepentingan rakyat khususnya para pekerja di seluruh Indonesia pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pada RUU itu keberpihakan pemerintah pada pekerja sangat ketara.

banner 970x90

Hal itu dikatakan Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna pada acara diskusi Indonesia Podcast Show 03 yang diadakan oleh PemudaFM.com bertema “Omnibus Law di Mata Generasi Milenial” di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Salah satu poin yang menegaskan beberpihakan RUU tersebut pada pekerja, ujat Ktut Hadi, bisa dilihat pada poin yang terkait dengan mekanisme pengupahan. Pada RUU itu diajukan ketentuan, pekerja yang bekerja penuh waktu yakni selama 8 jam harus diberikan upah harian atau bulanan, sedangkan pekerja yang bekerja paruh waktu diberikan upah per-jam. 

“RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada dasarnya berpihak pada pekerja. Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja ini ingin mengangkat kesejahteraan para pekerja dan memastikan pemenuhan hak-haknya,” kata dia.

Itu RUU yang berkeadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha, lanjutnya. Adapun terkait penghapusan hukum pidana pada perusahaan pelanggar hukum, bukan berarti itu penghapusan secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa pelanggaran saja yang tidak diberikan hukum pidana karena bukan pelanggaran yang begitu besar.

Dia kemudian memperjelas bahwa Omnibus Law berfungsi untuk merevisi bukan mencabut undang-undang yang berlaku. Menurutnya, dengan metode ini perbaikan undang-undang dapat lebih mudah, lebih terarah, dan cepat dilaksanakan. Ia juga menambahkan, Omnibus Law ini sudah beberapa kali digunakan di Indonesia

“Omnibus Law ini tidak hanya terkait pekerja atau ketenagakerjaan, namun juga terkait penyederhanaan izin mendirikan usaha. Salah satu poin RUU ini mengatur pendirian PT perseorangan, tidak harus perseroan,”  ujarnya. 

Pada diskusi itu hadir pula narasumber yang lain yakni Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan, Kemenakertrans, Amelia Diatri Tuangga Dewi; Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mikhail Gorbachev;  Wasekum PP FSP KEP SPSI; Afif Johan; dan Pengamat Komunikasi, Emrus Sihombing.

Sementara Amelia Diatri Tuangga Dewi memaparkan bahwa Omnibus Law bertujuan untuk mengatasi undang-undang yang tumpang tindih. Konsep ini berangkat dari situasi perubahan cepat dunia saat ini yang harus direspon dengan cepat pula.

“Melalui Omnibus Law, mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menghadapi situasi dan kondisi kontemporer yang sudah tidak relevan lagi apabila dihadapkan dengan UU Ketenagakerjaan yang sudah berumur dua dekade.,” tegasnya.

Juru Bicara  PSI Mikhael Gorbachev  mengajak generasi milenial tidak langsung menolak atau menerima Omnibus Law. Menurut dia, generasi milenial perlu mengakaji lebih dalam terkait persoalan ini.

“Kami hanya mengingatkan bahwa Omnibus Law adalah metode dalam pembuatan hukum yang menurut saya sangat menarik karena dapat menyapu bersih banyak undang-undang yang kurang baik dan menggantinya dengan satu undang-undang baru,” ujar Gorbachev.

Pendapat dari Emrus Sihombing menyebutkan, Omnibus Law ini akan berdampak pada kesejahteraan di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Menurut Emrus, Omnibus Law juga seharusnya dimanfaatkan untuk mengtasi permasalahan bangsa seperti toleransi beragama.

“Seharusnya proses penyusunan Omnibus Law ini melibatkan publik secara terbuka, misalnya untuk RUU Cipta Kerja harus melibatkan organisasi serikat pekerja,” kata Emrus. (*)   

Print Friendly, PDF & Email