Tatan Tidak Marah Mobilnya Ditempeli Stiker Larangan Parkir

oleh -
Anggota DPRD Kota Sukabumi, Tatan Kustandi ketika menyampaikan teguran kepada petuga Dinas Perhubungan yang menempeli mobilnya dengan stiker larangan parkir.

Wartawan Iyus Firdaus PW

Setelah ramai dipergunjingkan  atas tindakannya menegur petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang menempelkan stiker pelanggaran parkir, Anggota DPRD Kota Sukabumi, Tatan Kustandi menyampaikan klarifikasi. Dalam pernyataan lewat telepon seluler, Jumat (13/9/2019) pagi, Tatan menyatakan, dia marah bukan karena mobilnya ditempeli stiker larangan parkir, melainkan ada hal yang sangat prinsip.

banner 970x90

“Saya marah itu sebagai bentuk ungkapan kekecewaan saja, tidak dengan emosi. Waktu itu saya mengusulkan agar penegakan Perda  Penyelenggaraan Perhubungan harus benar-benar dijalankan secara keseluruhan. Karena terkait pengelolaan parkir, saya melihat masih terjadi penumpukan kendaraan di badan jalan,” kata Tatan.

Dirinya, lanjut dia, sama sekali tidak marah atas penempelan stiker pada mobilnya karena terparkir di jalur larangan parkir yaitu sisi timur Jalan Ir. H. Juanda. Tatan mengaku terpaksa memarkirkan mobilnya di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi karena tempat parkir di halaman gedung wakil rakyat sudah penuh. Waktu itu, Kamis (12/9/2019), dia tergesa-gesa karena harus mengikuti rapat paripurna.

Menurut kader PDI Perjuangan tersebut, seharusnya penempelan stiker pada mobil yang terpakir di zona terlarang didahului dengan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Dengan demikian pemilik kendaraan memiliki kesempatan untuk memindahkan mobilnya ke lokasi yang tidak termasuk larangan parkir.

Kapasitas eksisting halaman Gedung DPRD paling banyak 15 kendaraan. Jika kendaraannya jenis truk, daya tampungnya paling banter 7 kendaraan. Dalam konteks keterbatasan daya tampung tempat parkir, Tatan mengusulkan aturan larangan parkir di seputar Gedung DPRD tidak berlaku ketika ada rapat paripurna atau rapat-rapat lain yang mengundang kehadiran banyak mobil.    

“Minimal ada toleransi dari Dishub dengan menyediakan lahan parkir khusus di seberang gedung untuk anggota DPRD maupun para peserta rapat lainnya,” ujar dia.

Di lingkungan DPRD, untuk menampung mobil anggota yang jumlahnya 35 orang saja tidak cukup, apalagi kalau ditambah mobil undangan rapat.

Dihubungi via telepon, Kepala Dishub Kota Sukabumi, Abdul Rachman mengatakan, masukan dari anggota DPRD Kota Sukabumi akan ditampung. Usulan penundaan aturan larangan parkir ketika ada rapat penting di DPRD sebaiknya disampaikan secara tertulis.

“Begitu juga kalau ada kegiatan rapat di DPRD, Sekretaris DPRD bisa menyampaikan pemberitahuan kepada kami. Dengan begitu kami bisa menempatkan beberapa petugas untuk mensterilkan area parkir untuk kendaraan milik Anggota DPRD maupun kepala daerah dan tamu lainnya,” kata Abdul. (*)

Print Friendly, PDF & Email