Kalau Chaos karena Bank Emok, Aparat Jangan Salahkan Masyarakat

oleh -
Ketua Kolotok, Ustadz Yudi Pratama (duduk kedua dari kiri, berpeci merah) tanpa kenal lelah terus menyerukan penolakan terhadap renternir dan praktik riba.

Wartawan Denny Nurman

Jika di tengah masyarakat terjadi chaos akibat makin maraknya peraktik rentenir oleh bank keliling dan bank emok, hendaknya aparat jangan menyalahkan masyarakat. Selama ini masyarakat sudah cukup bersabar dan memberikan toleransi terhadap para rentenir yang memberlakukan bunga pinjaman hingga 20 persen.

banner 970x90

Bersamaan dengan itu masyarakat juga telah melakukan berbagai langkah untuk menghentikan dan menolak pelaku riba tersebut. Namun di lapangan, bank keliling dan bank emok masih merajalela dan belum ada langkah nyata berupa penerbitan regulasi dari pemerintah daerah untuk mencegah aksi rentenir tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua Komando Lintas Organisasi dan Tokoh-tokoh (Kolotok) Jampang, Ustadz Yudi Pratama ketika diwawancara seputar praktik renten yang belum juga surut di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut Yudi, aksi kelompok rentenir telah menimbulkan keresahan di masyarakat serta rasa tidak aman dan tidak nyaman di kalangan debitur yang berurusan dengan bank emok.

“Masyarakat sudah melakukan berbagai langkah untuk mencegah aksi rentenir dan selalu bersabar dalam menghadapi praktik riba,” ujar Yudi, Rabu (12/2/2020) malam.  

Padahal, lanjut dia, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemda untuk menerbitkan Perbup tentang anti rentenir. Namun sampai sekarang, rekomendasi tersebut belum dilaksanakan oleh pemda.

“Kalau pemda tidak juga menerbitkan aturan untuk mencegah dan menolak rentenir, kami akan turun lagi ke lapangan untuk menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar tokoh pergerakan agama yang mendapat julukan Ustadz Peci Merah tersebut.

Pada tanggal 5 Februari lalu, Kolotok menggelar unjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi Jalan Jajaway Palabuhanratu untuk menolak rentenir, bank emok, dan bank keliling. Dari aksi tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi membuat nota kepada Pimpinan DPRD tentang kesepakatan dan kesanggupan kepada para peserta aksi dari Kolotok. 

Nota ditandatangani oleh Ketua Komisi III, Anjak Priatama Sukma bersama Wakil Ketua Anang Janur dan Sekretaris Mansurudin. Dalam notanya, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan, Pimpinan Dewan harus mendorong pemda agar segera membentuk Satgas anti rentenir di tiap kecamatan untuk meminimalisir pergerakan bank emok dan bank keliling.

“Pemda harus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dari ancaman rentenir. Selain itu pemda mesti mengeluarkan regulasi daerah berupa Perbup atau Kepbup untuk menangani masalah rentenir,” kata rekomendasi Komisi III.

Selanjutnya Anjak dan kawan-kawan mendesak Bupati Sukabumi untuk segera membuat rekomendasi kepada Kementerian Koperasi dan instansi terkait di daerah yang telah mengeluarkan izin koperasi agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap koperasi yang menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam.

Hendaknya pemerintah termasuk pemda  mengambil tindakan hukum atau sanksi pencabutan izin terhadap koperasi yang menjalankan praktik renten. Pemda jangan memberikan toleransi kepada rentenir dengan dalih apapun.

Mengenai Satgas Anti Rentenir, Komisi III merekomendasikan anggotanya berasal dari lintas sektoral antara lain pemda, aparat penegak hukum, ormas, lembaga kemasyarakatan, MUI, Baznas, dan praktisi hukum. Satgas ini mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya riba dan renternir bagi masyarakat.

“Di samping itu, Satgas Anti Rentenir harus mengadvokasi masyarakat yang bermasalah dengan rentenir untuk meminta keringanan dan kelonggaran beban utang. Satgas juga menjalankan tugas memberdayakan, membina, dan memfasilitasi masyarakat agar dapat mengakses program bantuan pemodalan dari Baznas dan lembaga lainnya seperti Dompet Dhuafa,” ujar nota dari Komisi III.

Para wakil rakyat juga mendorong pemda perlu memfasilitasi penyediaan lembaga keuangan alternatif  yang dapat diakses masyarakat terutama pelaku UMKM. Lembaga keuangan ini harus menjadi mitra tangguh pemerintah untuk mengenyahkan rentenir dari masyarakat. (*)

Print Friendly, PDF & Email