BPKD: Billboard Tidak Mungkin Ribuan

oleh -
Tidak semua billboard bisa dikategorikan sebagai reklame yang bisa ditarik pajak daerahnya.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Menanggapi dugaan anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, HM. Faisal Anwar Bagindo yang menyebutkan ada ratusan billboard yang tidak ditarik pajaknya, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyatakan, jumlah billboard tidak mungkin mencapai ribuan. Mengingat wilayahnya kecil, dengan jumlah 2.000 saja, Kota Sukabumi akan dipenuhi dengan billboard.

Nonsense jumlah billboard mencapai ribuan. Mungkin yang dimaksud beliau adalah keseluruhan reklame,” kata Kepala Bidang Pendataan pada BPKD, Rahman Gania didampingi Kepala Bidang Penagihan, Novian Rahmat Taufik kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).  

Billboard, ujar Rahman, masuk ke dalam kategori reklame permanen. Ada juga reklame yang tidak permanen, biasanya terbuat dari kain. Masuk ke dalam kelompok billboard antara lain papan nama toko, megatron, videotron, neon sign/box, papan petunjuk, dynamic wall. Adapun reklame nonpermanen antara lain spanduk, umbul-umbul, baligo, banner,  reklame stiker, poster, dan reklame peragaan.  

Untuk semua jenis reklame, lanjut Rahman, jumlahnya yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah memang ada 800 titik sebagaimana disebutkan oleh Faisal. Namun, di luar yang 800 titik yang disebutkan tidak ditarik pajaknya, tidak mungkin ada billboard yang jumlahnya mencapai ratusan, apalagi ribuan.

“Tidak semua billboard bisa ditarik pajaknya. Billboard yang ukurannya di bawah 3 meterpersegi tidak kena pajak reklame. Masyarakat juga bisa menghitung sendiri billboard yang ukurannya besar-besar. Tidak mungkin ribuan,” ujar dia.

Pemasangan billboard itu tidak bisa sembarangan sebab ada pengatuan zonasi. Untuk memasang billboard, vendor harus mengurus izinnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ada kawasan-kawasan tertentu yang tidak boleh dipasangi billboard. Untuk penagihan pajak reklame, BKPD dipasok data wajib pajak oleh DPMPTSP.

“Kondisi di lapangan kami akui masih banyak reklame liar. Pemiliknya tidak mengurus izin. Otomatis pajaknya juga tidak tertarik. Perlu penguatan  dalam hal pengawasan melalui sinergitas BPKD, DPMPTSP, dan Satpol PP,” tutur Rahman.

Selama ini, lanjut dia, bidang pendataan dan bidang penagihan terus menjalankan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk untuk pajak reklame. Tujuannya untuk menggali potensi pajak. Sesuai anjuran dari KPK RI, BPKD harus memiliki database pajak daerah.

“Kalau ada potensi pajak, itu tidak langsung dijadikan wajib pajak. Hal ini bukan berarti menunda-nunda pembayaran pajak, melainkan untuk menempuh proses analisis kebijakan. Kami melihat perkembangan usaha yang bersangkutan selama tiga bulan,” jelas Rahman.

Pada bagian lain, Rahman menyampaikan siapa pun boleh menyampaikan laporan potensi pajak kepada BPKD. Untuk setiap laporan atau informasi yang masuk, BPKD akan menyampaikan terima kasih kepada pelapornya. (*)

Berita terkait….

Komisi II Menduga Ratusan Billboard Tidak Masuk PAD

Print Friendly, PDF & Email