Pembangunan 2021 Fokus pada Infrastruktur Wilayah

oleh -
Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Sukabumi, Fajar Muhamad Akbar.

Wartawan Joko Samudro

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021, pembangunan pada tahun 2021 di Kabupaten Sukabumi bertema pemeliharaan infrastruktur wilayah.

banner 720x90

Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2021, fokus pembangunan di Kabupaten Sukabumi adalah memelihara infrastruktur wilayah yang telah terbangun dalam mendukung sektor ekonomi antara lain pariwisata, pertanian, dan industri; pendidikan; dan kesehatan.

Demikian hal itu dikatakan Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) pada Bappeda Kabupaten Sukabumi, Fajar Muhamad Akbar seusai mengikuti Musrenbang Kecamatan Kalapanunggal tahun 2021 di aula serbaguna Desa Palasari Girang, Rabu (12/2/2020).

Infrastruktur, ujar Fajar, tidak hanya berbicara tentang aksesibilitas transportasi berupa jalan, tetapi juga terkait dengan fasilitas penunjang pertanian seperti irigasi, embung, dam, parit, juga termasuk sarana prasarana lainnya seperti infrastruktur pendidikan serta kesehatan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian fokus pembangunan tersebut, kata dia,  dibutuhkan sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat dalam membangun suatu wilayah.  Sinergitas tersebut berupa pembagian peran dalam pengalokasiaan anggaran di masing-masing tingkatan pemerintahan. 

Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam pembagian kewenangan pembangunan jalan yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.  Dengan adanya sinergi antar tingkatan pemerintah, kata Fajar, diharapkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini penting untuk mendorong terjadinya proses hilirisasi dalam satu wilayah.

“Khusus di wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal ada dana bonus produksi dari Indonesia Power dan Star Energi sehingga ada keleluasaan desa dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Selebihnya tinggal antar desa bersepakat, mana desa yang akan dijadikan etalase dan mana desa yang akan menjadi produsen produk-produk lokal,” jelasnya. 

Inilah yang disebut pembagian peran antar desa, lanjut Fajar. Ke depan pembagian peran seperti itu harus juga terjadi antar kecamatan.  Contohnya dalam pemasaran manggis saat ini sudah dimulai pemasokan produk manggis dari Desa Gunungendut di Kecamatan Kalapanunggal ke Kecamatan Cicantayan. Dari Cicantayan, manggis tersebut di kirim ke luar Sukabumi. 

Pada Musrenbang Kecamatan Kalapanunggal terjadi penyaringan usulan dari 400-an menjadi tinggal 160-an yang akan dibawa ke forum Musrenbang tingkat Kabupaten Sukabumi. Pemberlakuan sistem filter dalam menyaring usulan, kata dia, juga terkait dengan urusan kewenangan dalam penggunaan anggaran.

“Mungkin saja ada usulan yang ditunda karena dalam pelaksanaannya harus disertai pengadaan lahan yang merupakan kewenangan kabupaten. Jadi usulannya ditunda sampai tersedia lahannya. Bisa juga ada usulan dari desa yang bukan menjadi kewenangan kabupaten. Jadi usulan seperti itu otomatis akan gugur dengan sendirinya,” terangnya.

Pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahapan Musrenbang dimulai dari tingkat desa lalu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Kalau tidak ada aral melintang, Musrenbang tingkat Kabupaten Sukabumi untuk perencanaan tahun 2021 dilaksanakan bulan Maret 2020. (*)

Print Friendly, PDF & Email