Komisi II Menduga Ratusan Billboard Tidak Masuk PAD

oleh -
HM. Faisal Anwar Bagindo

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, HM. Faisal Anwar Bagindo menduga ratusan billboard tidak masuk pajak daerahnya ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Berdasarkan laporan yang diterima Komisi II, dari ribuan billboard yang terpasang di wilayah Kota Sukabumi hanya sekitar 800 titik yang ditarik pajak daerahnya.

“Kami mensinyalir adanya potensi pajak daerah dari billboard yang tidak masuk ke kas daerah. Jumlahnya mungkin ratusan. Dari ribuan billboard, hanya 800 titik yang ditagih pajaknya dan memberikan pemasukan pada PAD,” kata Faisal kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (11/11/2019).

Bocoran yang diterimanya, pajak dari billboard tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong perangkat daerah terkait yang dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi untuk lebih fokus lagi menginventarisir semua billboard yang terpasang di seantero kota. Komisi II ingin mengetahui jumlah real billboard, baik yang terpasang maupun yang telah dipungut pajaknya.

“Khusus untuk pajak billboard kami akan fokus untuk mengivetarisir jumlah billboard yang ada di wilayah Kota Sukabumi,” ujar Faisal.

Ke depan, lanjut dia, tidak boleh terjadi lagi ada objek pajak termasuk billboard yang tidak memberikan kontribusi pada PAD. Pajak billboard yang ditarik pemda harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.  

Selain dari billboard, kata Faisal, pajak daerah dapat ditingkatkan dari pajak parkir, pajak restoran, reklame, hotel, dan tempat hiburan. Sampai saat ini, dari PAD sebesar Rp369 miliar, sebagian besar yakni sekitar Rp300 miliar berasal dari RSUD R. Syamsudin, S.H. Sisanya dari PBB dan sektor-sektor jasa, perdagangan, dan kesehatan.

“Kami akan menggenjot lagi potensi pajak yang ada dengan mengundang appraisal  untuk menghitung potensi pajak yang ada di Kota Sukabumi,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Komisi II juga akan melakukan hearing dengan BPKD untuk menanyakan potensi real pendapatan pajak dan wajib pajak. Bisa saja, kata Faisal,  Komisi II membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendapatkan data potensi pajak daerah.

“Kami akan mendorong wali kota untuk bersama-sama menggali terus potensi PAD. Belakangan ini di Kota Sukabumi banyak bermunculan tempat kuliner, mungkin sebagian belum masuk dalam perhitungan wajib pajak. Sampai sekarang, kita juga belum memiliki data fix wajib pajak daerah,” ujar Faisal. (*)

Print Friendly, PDF & Email