Sekitar 60 Persen Sekolah di Kota Siap Selenggarakan Pembelajaran Tatap Muka

oleh -
Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Dr. Beni Kurniawan (tengah) bersama H. Agus Zainudin (kanan) dan Prof. Dr. KHM. Fajar Laksana (kiri).

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Dewan Pendidikan Kota Sukabumi menegaskan, berdasarkan hasil kunjungan lapangan, sebanyak 60 persen sekolah siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) Covid-19 Kota Sukabumi, Dewan Pendidikan tetap melakukan survei ke sekolah.  

banner 970x90

“Sebenarnya untuk memverifikasi kesiapan sekolah itu tugas Gugus Tugas. Tapi kami tetap melakukan kunjungan ke sekolah untuk membantu Pemkot Sukabumi,” kata Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, DR. Beni Kurniawan ketika ditemui wartawan di Gedung Pusat Kajian Islam Jalan Veteran, Kota Sukabumi, Senin (10/8/2020).

Dewan Pendidikan, ujar dia, akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Sukabumi, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tentang keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di tengah wabah Covid-19. Salah satu isi rekomendasi dimaksud menyangkut kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Jajaran Dewan Pendidikan, lanjut Beni, tidak patah semangat untuk memverifikasi kesiapan sekolah sekalipun tidak dimasukkan ke dalam Tim GTPP Covid-19. Untuk menjalankan kunjungan ke sekolah, Dewan Pendidikan menggunakan dana operasional sendiri bukan dari pemda.

“Hasil kunjungan kerja kami ke lapangan sudah 60 persen sekolah siap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Untuk itu kami sarankan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan secara bertahap,” kata Beni yang didampingi Bendahara Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi Prof. Dr. KHM. Fajar Laksana dan Bendahara H. Agus Zainudin.

Dewan Pendidikan juga mendesak Pemkot Sukabumi membantu sekolah-sekolah swasta untuk pembelian peralatan kesehatan yang sesuai standar protokol kesehatan.

“Saat ini banyak sekolah swasta yang harus merumahkan sebagian gurunya karena tidak mampu membayar gaji. Kemampuan para siswa dalam membayar SPP juga berkurang,” tuturnya.

Hendaknya, kata Beni, Pemkot Sukabumi segera mengambil langkah-langkah strategis dan konstruktif untuk melakukan pemanfaatan APBD tahun 2020 hasil pergeseran. Akan lebih bermanfaat jika dana tersebut dialokasikan untuk membantu lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang terkena dampak Covid-19 khususnya dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan pencegahan Covid-19. 

Sampai sekarang, ujar Beni, belum ada rapid test dan swab test bagi para guru. Sebenarnya itu tugas Tim GTPP Covid-19 yang berkewajiban untuk mengecek kesiapan sekolah, termasuk melakukan pemeriksaan rapid test maupun swab test kepada para pengajar.

Rencananya, berdasarkan surat edaran dari Wali Kota Sukabumi, pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan mulai 18 Agustus 2020 secara bertahap. (*)

Print Friendly, PDF & Email