Kepala SMPN 2 Surade Menjawab Protes Orang Tua Terkait Pungutan Uang Komputer

oleh -
Para peserta rapat orang tua yang diselenggarakan Komite Sekolah SMPN 2 Surade.

Wartawan Dicky Sopyan (SURADE)

Kepala SMPN 2 Surade, Heri Subekti menjawab protes para orang tua yang berkeberatan terhadap kewajiban untuk membayar iuran pembelian komputer/laptop sebesar Rp410 ribu persiswa. Menurut Heri, untuk menyelenggarakan UNBK (ujian naional berbasis komputer), Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak menyediakan peralatannya berupa laptop dan komputer bagi sekolah-sekolah.  

banner 970x90

“Karena itu demi untuk memiliki komputer yang jumlahnya memadai untuk UNBK, kami harus mencari sumber dananya. Ke mana lagi selain  kami bebankan kepada para orang tua siswa,” kata Heri kepada wartawan baru-baru ini.

Seandainya pengadaan laptop/komputer untuk UNBK ditanggung oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi atau pemerintah pusat, ujar dia, SMPN 2 Surade tidak akan menungut dana sebesar Rp410 ribu persiswa. Heri sendiri sebenarnya tidak mau membebani para orang tua dengan pungutan seperti itu.  

“Pungutan ini diputuskan dalam rapat Komite Sekolah,” ujar dia.

Pungutan dana untuk pembelian komputer itu diputuskan pada rapat para orang tua yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah SMPN 2 Surade pada Sabtu (3/8/2019) pekan lalu. Besaran pungutan itu diputuskan bersama dan disampaikan oleh Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Surade, H. Syafei yang memimpin rapat.

Selain uang pembelian komputer, pungutan lain yang dibebankan kepada para orang tua untuk pembelian berbagai kebutuhan sekolah anak seperti pakaian olahraga, baju koko,  pas foto, map untuk raport, baju batik, dan partisipasi untuk perpisahan. Total pungutan yang harus dibayar orang tua sebesar Rp880 untuk kelas VII, Rp895 untuk kelas VIII, dan sebesar Rp910 ribu untuk kelas IX.

Sebagian orang tua menyatakan protes dan keberatan atas pungutan tersebut. Mereka berpendapat, pungutan sebesar itu sangat memberatkan para orang tua. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Para orang tua patuh pada hasil rapat dan membayar pungutan demi kemajuan pendidikan anak-anaknya.  

“Kalau memang tidak bisa diubah lagi keputusan itu, saya terpaksa menjual kambing kesayangan saya Si Jenggo ke tengkulak untuk membayar pungutan ke sekolah,” kata salah satu orang tua murid yang tidak mau disebutkan namanya. (*)

Print Friendly, PDF & Email