Kabid IKP: Peliputan di Pemda Tidak Perlu Rekomendasi

oleh -
Herdy ‘Bima’ Somantri

Wartawan Aep Saepudin (KOWASI)

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri mengatakan, pemda tidak akan memberlakukan kewajiban memiliki rekomendasi bagi wartawan yang akan melakukan kegiatan peliputan. Sebab yang penting, dalam menjalankan tugasnya wartawan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

banner 970x90

Pernyataan Herdy yang akrab disapa Kang Bima itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran para wartawan  yang merasa terancam kemerdekaan persnya jika Raperda tentang Penyelenggaraan Kominfo dan Persandian diberlakukan. Pada raperda itu terdapat ayat yang dianggap dapat menghambat kegiatan wartawan.

Ketentuan yang ditolak oleh wartawan itu antara lain Pasal 15 ayat (2) yang mewajibkan para wartawan mendapatkan rekomendasi peliputan dari SKPD terkait untuk kegiatan peliputan di lingkungan pemda.

“Kami telah mengusulkan pencabutan pasal yang mewajibkan wartawan memiliki rekomendasi untuk peliputan. Pasal tersebut diganti dengan materi lain yang tidak bertentangan dengan kemerdekaan pers,” kata Bima di sela-sela kesibukan mengikuti Diklatpim III di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukabumi, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10/7/2019).

Ayat (2) Pasal 15 yang ditolak para wartawan itu selengkapnya berbunyi: “Peliputan yang dilakukan oleh Wartawan yang terakreditasi, LSM yang berbadan hukum dan/atau stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Rekomendasi peliputan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.”

“Raperda ini perjalanannya sudah cukup lama. Sebelum saya masuk ke Diskominfo, raperda ini sudah ada. Ketika mulai bekerja di Diskominfo, saya pun melakukan pengkajian terhadap raperda ini. Saya mengusulkan perubahan untuk ayat yang ditolak oleh rekan-rekan media,” ujar dia.

Dalam konsep yang diajukan Bima, materi yang akan menggantikan pasal tersebut dirangkum dalam kalimat “Setiap media yang melakukan peliputan wajib mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menaati kode etik jurnalistik.”

“Kemarin pun teman-teman media mengusulkan hal yang sama. Intinya pasal itu harus diganti,” tandas Bima.

Pada bagian lain Bima menyampaikan apresiasi kepada wartawan yang selama ini selalu mengawal kebijakan pemda sesuai dengan dengan fungsi media sebagai kontrol sosial. Dia yakin,  apa yang dilakukan insan pers merupakan bentuk kepedulian untuk menjadikan Sukabumi lebih baik. (*)

Print Friendly, PDF & Email