Desa Mesti Terus Menyesuaikan pada Aturan Keuangan

oleh -
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana menyampaikan arahan kepada para peserta bimtek penatausahaan keuangan dan aset desa.

Wartawan USEP MULYANA (Kowasi)

Pemerintah desa harus terus menyesuaikan diri dengan aturan pengelolaan desa terbaru mulai perencanaan, realisasi, dan pelaporan. Aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

banner 720x90

“Pada perubahan Permendagri tersebut ada beberapa ketentuan yang diubah. Sehingga pembina desa dan pemerintahan desa perlu menyesuaikan dan menyelaraskan pengelolaan keuangan desa dengan peraturan terbaru,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, H. Thendy Hendrayana saat meresmikan bintek penatausahaan keuangan dan aset desa di Hotel Sukabumi, Selasa (9/4/2019).

DPMD, ujar Thendy, sebagai pembina akan terus mendorong pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap sistem pengelolaan keuangan desa. Bagaimanapun, kata dia, mekanisme dan peraturan terbaru membutuhkan penyesuaian sosial dan teknis di lapangan.

“Sistem pengelolaan yang lama harus segera disesuaikan dengan peraturan terbaru agar selaras dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” kata Kepala DPMD.

Bimtek penatausahaan keuangan dan aset desa berlangsung selama dua hari. Pesertanya berasal dari kalangan operator sistem keuangan desa (Siskeudes) sebanyak 60 orang.

Di tempat yang sama Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Sukabumi, Hj. Eli Sopiani menjelaskan, bintek yang digelarnya bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa.  Para peserta bimtek diarahkan untuk memiliki kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

banner 720x90

“Bimtek bukan hanya teori saja, kami langsung praktik memasukkan data. Awalnya pasti mengalami kesulitan, tetapi setelah praktik para peserta dapat menguasai sistem. Kalau masih menghadapi kendala, mereka bisa menghubungi kami,” tutur Eli.

Mengenai perubahan pada sistem pengeloaan keuangan desa dijelaskan oleh  Jadi Setiawan selaku Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa. Salah satunya terkait pencatatan yang menggunakan metode basis kas. Artinya, transaksi keuangan dicatat jika sudah terjadi penerimaan atau pengeluaran. Sebelumnya menggunakan basis aktual yang mencatat semua transaksi meskipun belum ada pengeluaran atau penerimaan kas. (*)

Print Friendly, PDF & Email