Datangi BKPSDM, Ribuan Guru Honorer Nuntut Kesejahteraan

oleh -
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara menemui para guru honorer yang tergabung di dalam Forum Pembela Honorer Indonesia untuk menyampaikan rencana membentuk panitia khusus.

Wartawan AEP SAEPUDIN  

Ribuan guru honorer yang tergabung di dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Selasa (8/10/2019), untuk menyampaikan tuntutan kepastian kesejahteraan mereka. Massa mewakili para guru honorer itu di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Dalam audensi di BKPSDM Jalan Raya Segog, Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, 30 perwakilan FPHI diterima oleh sejumlah pejabat dan perwakilan DPRD. Sementara ribuan anggota FPHI menunggu di halaman SDN Cisande 4 yang tidak terlalu jauh dari tempat audensi.   

Dari legislatif, tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara dan jajaran Komisi IV. Sementara dari eksekutif, pejabat yang ikut audensi antara lain Kepala Dinas Pendidikan M. Solihin dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman.

Selama audensi berlangsung, puluhan anggota kepolisian yang merupakan gabungan dari beberapa Polsek di wilayah utara terlihat berjaga-jaga. Setelah audensi selesai, Ketua DPRD menyempatkan diri untuk menemui massa FPHI yang menunggu di halaman SDN Cisande 4.

Ditemui di tempat aksi, koordinator audensi  Kris Dwi Purnomo mengatakan, kedatangan FPHI ke BKPSDM untuk menyampaikan tuntutan yang terkait dengan kesejahteraan para guru honorer. Mereka menuntut enam hal untuk dipenuhi oleh Pemkab Sukabumi yaitu:  

  1. Penerbitan surat tugas bagi yang belum memiliki surat tugas untuk kualifikasi S1;
  2. Dikembalikannya  tunjangan fungsional yang hilang sebesar Rp300 ribu perbulan;
  3. Surat tugas yang diterima para guru honorer bisa berlaku untuk mengajukan sertifikasi guru;
  4. Guru honorer diprioritaskan dalam penerimaan CPNS untuk menghargai guru yang telah lama mengabdi;  
  5. Pengangkatan bagi guru honorer yang telah berumur lebih dari 35 tahun melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa melalui tes;  
  6. Menagih janji Sekda Iyos Somantri setahun lalu yang menyatakan guru honorer akan mendapatkan jaminan kesehatan yang mana janji tersebut sampai sekarang belum terwujud.

Sementara itu dalam penjelasannya, Yudha mengatakan, dari audensi dengan para guru honorer, pihaknya menerima banyak masukan dan informasi untuk dijadikan bahan kajian. Dia telah mencapai kesepakatan dengan Komisi IV untuk membentuk panitia khusus guna memperjuangkan nasib dan kesejahteraan para guru honorer. (*)

Print Friendly, PDF & Email